Sangar... !! Presiden Jokowi Akan Sita Semua Aset Koruptor & Pejabat Yang Simpan Uangnya di Swiss

Beritaterheboh.com - Pemerintah Indonesia dan Swiss menandatangani joint declaration dalam rangka implementasi pertukaran data keuangan untuk kepentingan perpajakan atau Automatic Exchange of Information (AEoI).

Penandatanganan dilakukan antara Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi dengan Duta Besar Swiss Untuk Indonesia Yvonne Baumann.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menyaksikan penandatanganan deklarasi mengatakan Indonesia dan Swiss bersepakat untuk saling bertukar informasi rekening keuangan secara otomatis sesuai dengan Common Reporting Standar (CRS) mulai 2018 dan pertukaran pertama akan dilakukan pada  2019.

Sri Mulyani mengatakan penandatanganan dengan Swiss menandakan berakhirnya era kerahasiaan penyimpanan uang dari pajak. Selama ini Swiss dikenal sebagai salah satu pusat keuangan terbesar dunia dan mendapat julukan salah satu negara surga pajak.


"Penandatanganan hari ini simbol sangat penting, sinyal kuat bagi para financial center seluruh dunia, bahwa tempat penyimpanan pajak sudah berakhir, era kerahasiaan berakhir," kata Sri kepada wartawan, Selasa (4/7).

Pertukaran informasi kedua negara akan dilindungi dengan jaminan keamanan data sesuai standar internasional.  Lewat penandatanganan perjanjian, kata Sri Mulyani, kedua negara berkomitmen saling memberikan informasi mengenai perkembangan implementasi CRS dalam peraturan perundang-undangan domestik masing-masing negara. 

Joint declaration ini merupakan hal yang dipersyaratkan oleh Swiss dalam mengaktifkan Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA), untuk mendapatkan persetujuan parlemen negeri tersebut yang keputusannya akan diambil pada akhir 2017.

Yvonne Baumann mengatakan Swiss memiliki kepentingan untuk ikut menerapkan transparansi keuangan. Dirinya juga berharap perjanjian ini juga dapat menjadi pintu penguatan kerja sama Indonesia - Swiss dalam isu keuangan lain. "Ini adalah kemajuan besar untuk menerapkan keterbukaan informasi keuangan," kata Yvonne. 

Sri Mulyani belum mendapat estimasi dana yang dapat ditarik dari Swiss. Dia hanya mengatakan usai perjanjian Kemenkeu akan terus menggali potensi dana dari Wajib Pajak Indonesia yang dapat dikembalikan. "Walaupun dari tax amnesty kami lihat mayoritas WP kita masih (menyimpan dana) di wilayah seperti Hong Kong dan Singapura," katanya.


Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia mengatakan pemerintah menyiapkan proses serta sistem untuk memperlancar pertukaran. Tujuan utama berbagai kerjasama pertukaran data agar ada peningkatan penerimaan, terutama bagi Indonesia.

Sebelumnya pemerintah pun telah menandatangani perjanjian dengan Tiongkok, Hong Kong dan puluhan negara lain yang telah menerapkan AEoI. Selanjutnya, pemerintah berharap segera menandatangani kesepakatan akses keterbukaan informasi dengan Singapura.

"Saya yakin mereka (Singapura) syaratnya sama dengan Swiss dan Hong Kong. Kalau Hong Kong siap, Singapura juga harus siap," kata Sri Mulyani.

Pemerintah Singapura telah sepakat mengikuti kerja sama pertukaran data secara otomatis AEoI. Namun, pemerintah negeri singa hanya akan menjalankan kerja sama itu melalui perjanjian bilateral dengan negara-negara yang dianggap memenuhi syarat.

Singapura merupakan salah satu negara yang tengah dibidik oleh pemerintah Indonesia untuk perjanjian bilateral AEoI. Sebab, banyak warga negara Indonesia (WNI) yang diduga menyembunyikan hartanya di Singapura. Pada 2014 silam, Budi Gunadi Sadikin yang ketika itu menjabat Direktur Utama Bank Mandiri memperkirakan total dana WNI yang tersimpan di perbankan Singapura berjumlah lebih dari Rp 3.000 triliun.

Jokowi Pastikan Harta Korupsi Disimpan di Luar Negeri Segera Kembali

Presiden Joko Widodo memastikan harta-harta hasil korupsi yang disimpan di bank-bank luar negeri, seperti di Swiss, akan segera kembali ke Indonesia.


Menurut Jokowi, Indonesia dan Swiss sedang pada tahap akhir penjajakan kerja sama untuk membuat harta-harta yang diidentifikasi hasil korupsi, bisa dikembalikan ke Indonesia.


"Setelah melalui pembicaraan panjang, kita memperoleh titik terang, dan sekarang kita pada tahap akhir untuk menandatangani mutual legal assignment antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Swiss," ujar Jokowi dalam Peringatan Hari Anti-Korupsi Sedunia yang di Jakarta, pada Selasa, 4 Desember 2018.


Jokowi menyampaikan, kerja sama akan menjadi dasar hukum juga bagi Swiss untuk mencegah negaranya dijadikan tempat cuci uang para koruptor Indonesia. "Perjanjian ini legal platform untuk mengejar uang hasil korupsi," ujar Jokowi.

Kerja sama merupakan strategi untuk mencegah para koruptor menghindari penegakan hukum dengan melarikan uang ke luar negeri. "Kita tidak memberikan toleransi sedikit pun pada pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan uang hasil korupsinya ke luar negeri," ujar Jokowi.

Artikel ini telah terbit di Katadata.co.id dengan Judul"Sri Mulyani: Akhir Era Kerahasiaan, Rekening WNI di Swiss Bisa Diakses" dan Viva.co.id dengan judul"Jokowi Pastikan Harta Korupsi Disimpan di Luar Negeri Segera Kembali

from Berita Heboh https://ift.tt/2FYC9Pl
via IFTTT

Read More

Fadli Zon Mulai Nyinyir Soal Gerakan Separatis di Papua, TKN Jokowi Berikan Jawaban Menohok!

Beritaterheboh.com - Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin menjawab kritik Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang menilai pemerintah telah gagal menjaga keamanan Papua dari gerakan separatis. TKN Jokowi-Ma'ruf mengatakan mengatasi persoalan Papua bukan perkara mudah.

"Saya kira Pemerintah akan tegas kepada siapapun pihak yang jelas-jelas melakukan tindakan separatisme. Kami juga sangat prihatin atas penembakan pekerja jalan Trans Papua yang menewaskan 13 orang tersebut," ujar juru bicara TKN Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily saat dihubungi, Rabu (5/12/2018).


"Mengatasi persoalan Papua tak bisa hanya sekadar bicara. Harus dengan pendekatan yang komprehensif. Tak hanya pendekatan keamanan tapi juga pendekatan kesejahteraan," lanjutnya.

Saat ini, menurut Ace, pemerintahan Jokowi telah menaruh banyak perhatian untuk Papua. Ia mencontohkan pembangunan infrastruktur di Papua. 

"Penanganan masalah Papua tentu tak bisa dilakukan dengan semata-mata pendekatan keamanan semata, namun dengan pendekatan kesejahteraan. Apa yang dilakukan Pak Jokowi dengan membangun Infrastruktur di Papua, itu dalam rangka mendorong kesejahteraan masyarakat Papua," ujar Ace.

Baca juga: Tim TNI-Polri Temukan 15 Jenazah Pekerja Trans Papua Korban KKB

Sementara itu, terkait pembunuhan 31 pekerja Trans Papua oleh KKB, Ace menegaskan pemerintah sudah merespons cepat. Dia mengatakan, di era kepemimpinan Jokowi, konflik bersenjata di Papua sudah berkurang.

"Pemerintah tidak tinggal diam dan bergerak cepat mengatasi peristiwa penembakan ini. Saat ini, dengan cepat Panglima TNI sekarang ini telah berada di Papua untuk memastikan akar persoalan bagi terjadinya penembakan yang menewaskan 13 pekerja itu," sebut politikus Golkar itu.


"Sesungguhnya harus jujur diakui bahwa peristiwa konflik bersenjata di Papua di bawah kepemimpinan Pak Jokowi relatif berkurang. Pendekatan dialog dan kesejahteraan kepada kelompok bersenjata telah dapat diatasi dengan lebih baik. Tentu peristiwa ini bisa terjadi dimanapun," imbuh Ace.

Hal senada disampaikan Wakil Direktur Saksi TKN Jokowi-Ma'ruf, Achmad Baidowi (Awiek). Ia mengatakan pemerintah perlu hati-hati dalam menangani persoalan Papua.

"Soal pembangunan di Papua itu tantangannya berat selain medan juga faktor keamanan. Pemerintah harus melakukan pendekatan persuasif dan hati-hati agar tidak salah langkah. Sebab kalau pemerintah langsung main keras, maka akan dihadapkan pada isu HAM. Sementara kalau sudah jatuh korban seperti ini pemerintah dianggap lembek," tutur pria yang akrab disapa Awiek itu.


Dia pun mengingatkan agar isu ini tak dipolitisasi. Awiek mendorong pemerintah tegas menegakkan hukum dan pertahanan di tanah Papua.

"Sebaiknya elite negeri tidak membawa-bawa persoalan ini menjadi konsumsi politik. Kami sarankan pemerintah tegas dalam hal hankam (pertahanan dan keamanan) di Papua, kalau perlu TNI-Polri harus menjaga pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Papua. Apapun alasannya pembangunan di Papua harus tetap jalan," tegas dia.

Sebelumnya, Fadli Zon mengecam pembunuhan 31 pekerja Trans Papua oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB). Fadli menilai pemerintah telah gagal menjaga keamanan Papua dari gerakan separatis.


Menurut Fadli, pemerintah harus mengevaluasi pengamanan di Papua. Sebab, KKB Papua, yang disebutnya sebagai 'gerombolan separatis', itu telah beraksi di berbagai tempat. 

"Insiden peristiwa penembakan 31 orang di Papua ini sebenarnya menunjukkan bahwa pemerintah telah gagal untuk mengatasi keamanan di Papua terkait dengan gerakan separatis Papua atau mereka juga melakukan tindakan-tindakan teror," ujar Fadli. (detik.com)

from Berita Heboh https://ift.tt/2BTJBHq
via IFTTT

Read More

Muncul Juga, OPM Pembunuh Pekerja Trans Papua Sampaikan Pesan Menohok Kepada Presiden Jokowi

Beritaterheboh.com - Organisasi Papua Merdeka atau OPM menolak istilah buatan pemerintah Indonesia atau TNI yang menyebut mereka sebagai 'kelompok kriminal bersenjata' atau 'kelompok kriminal separatis bersenjata'.

Dalam siaran persnya tentang penembakan 31 pekerja proyek jalan trans-Papua,

OPM berdalih, hal yang mereka lakukan bukanlah tindakan kriminal, melainkan bagian perjuangan pembebasan Papua dari Indonesia. Mereka bahkan menyebut Indonesia sebagai negara kolonial.


 "Kami menyampaikan kepada negara kolonial Indonesia bahwa kami berjuang, bukan KKB (kelompok kriminal bersenjata), KKSB (kelompok kriminal separatis bersenjata), dan lain-lain, tetapi kami adalah pejuang sejati untuk kebebasan republik West Papua," kata Juru Bicara OPM, Sebby Sanbom, dalam keterangan tertulisnya pada Rabu, 5 Desember 2018.

Sebby mengklaim, OPM dan rakyat Papua tak membutuhkan jalan trans-Papua seperti yang dikerjakan sekarang, maupun pembangunan dalam bentuk lain.

"Namun solusi masalah Papua adalah kemerdekaan dan berdaulat sendiri sebagai bangsa yang beradab."

Dia mengingatkan juga kepada TNI dan Polri agar tidak menyerang warga sipil di sembarang tempat di Papua,

Mereka menantang bertempur dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) di medan perang yang telah mereka tetapkan, yakni Distrik Mbua sampai Habema.

Dalam serangan udara itu, kata Sebby, TNI menjatuhkan bom peledak kapasitas besar namun dua di antaranya tak meledak dan dua yang lain meledak di udara.

Artinya, katanya, tak satu pun bom yang dijatuhkan itu menyentuh tanah, apalagi melukai milisi TPNPB.

Selain itu, Sebby mengklaim, aparat Polri mengerahkan 24 kendaraan truk pikap untuk memobilisasi pasukan gabungan untuk memburu milisi TPNPB.

Pada pokoknya, dia menegaskan, OPM dan TPNPB bersiap melawan TNI dan Polri, sekaligus menolak pembangunan dalam bentuk apa pun di tanah Papua.

“Kami tidak butuh pembangunan oleh pemerintah kolonial RI; kami hanya ingin kemerdekaan penuh," ujarnya.

"Oleh karena itu," katanya, "semua pembanguan infrastruktur segera hentikan, dan segera lakukan perundingan antara wakil TPNPB-OPM dan pemerintah RI untuk menentukan masa depan bangsa Papua."

Sumber: viva.co.id

from Berita Heboh https://ift.tt/2RCLyh1
via IFTTT

Read More

Dubes Saudi Hapus Cuit 'Organisasi Sesat', Bagaimana PBNU Bisa Tahu? Ini Lantarannya...

Beritaterheboh.com - PBNU memprotes keras tweet milik Dubes Arab Saudi untuk Indonesia, Osama bin Mohammed Abdullah Al Shuaibi yang menyinggung Reuni 212 dengan dikaitkan pada peristiwa pembakaran bendera HTI yang terjadi beberapa waktu lalu. Bagaimana PBNU bisa tahu ada cuitan tersebut karena sudah dihapus dari akun yang diduga milik Dubes Saudi?

"Kami sebenarnya ada tim siber juga," kata Wasekjen PBNU KH Masduki Baidlowi saat dihubungi detikcom, Selasa (4/12/2018) malam.

Masduki mengatakan tim siber itu terus bekerja. Tim siber ini bekerja untuk menyebarkan Islam yang ramah. Selain itu, tim ini juga bekerja untuk memantau isu-isu yang dipakai untuk mengadu domba antar-muslim.




"Tim siber yang terus bekerja. Dan kami tidak mau kalau dikuyu-kuyu, diadu domba, kami tidak mau seperti itu. Tapi semua, saudara kami yang muslim, kami tidak mau diadu domba. Intinya itu," ucapnya.

Dia mengatakan tim siber ini juga melakukan penelusuran terhadap siapa saja orang-orang yang bermain isu-isu bahkan hingga ke sumber penyebar isu termasuk akun penyebar hoax.

"Kami juga tahu dari mana sumber-sumber yang suka bikin hoax, misalnya. Siapa yang lakukan serangan ke PBNU, itu kami mencari tahu," kata Masduki.

PBNU menilai tweet dari Dubes Saudi masuk ke dalam kategori pelanggaran keras diplomatik karena mencampuri urusan negara lain. Dalam jumpa pers sebelumnya, PBNU meminta Kementerian Luar Negeri (Kemlu) untuk menyampaikan nota kepada pemerintah Saudi agar memulangkan Dubes Saudi sebagai bagian dari sanksi atas tindakan yang gegabah dengan mencampuri urusan politik negara Indonesia.

Baca juga: Kemlu: Cuitan Dubes Arab Tak Sesuai Prinsip Hubungan Diplomatik
Dubes Saudi Hapus Cuit 'Organisasi Sesat', Bagaimana PBNU Bisa Tahu?Foto: Konpers PBNU mengutuk keras tweet diduga milik Dubes Arab Saudi untuk Indonesia, Osama bin Mohammed Abdullah Al Shuaibi (tim detikcom)
Selain itu, PBNU juga meminta Dubes Saudi memberikan klarifikasi terkait tweet tersebut. Masduki mengatakan jika hal ini dibiarkan berlarut, maka akan semakin banyak isu yang tak bisa dipertanggungjawabkan beredar di masyarakat.

"Orang bilang ini kan jamannya post-truth ya, jaman pasca-kebenaran, katanya. Jadi yang ada bukan kebenaran, tapi yang benar adalah opini di media sosial. Opininya pakai cyber army lagi," tuturnya.

Masduki menegaskan PBNU tak punya masalah dengan Reuni 212 yang digelar pada Minggu (2/12) lalu. Dia mengatakan tweet Dubes Saudi itu seolah membenturkan PBNU dengan orang yang hadir di Reuni 212.

"Bukan, ini sebenarnya bukan soal kebakaran jenggot. Tapi ini ada urusan 212 tapi itu adalah urusan 212 kan juga urusan orang bereuni. Tidak ada urusan dengan PBNU. Nggak ada hubungan dengan PBNU. Karena yang ikut reuni itu juga ada umat Islam yang mungkin ada sebagian juga orang PBNU juga," ucap dia.

"Loh kenapa itu dihubungkan dan dibenturkan. Ada orang nge-tweet yang seolah dibenturkan antara orang 212 dengan PBNU. Apa hubungannya? Kan nggak benar itu orang yang menghubung-hubungkan seperti itu. Dan yang nge-tweet itu justru orang asing. Kemudian kebetulan juga seorang diplomat. Lantas, banyak orang yang lantas 'ini kenapa kita diadu domba sama orang asing?'. Begitu akhirnya, kan nggak benar seperti itu," sambung Masduki.




Sebelumnya diberitakan, selain PBNU, GP Ansor juga protes atas cuitan Dubes Saudi. GP Ansor lalu mengirim surat ke Kemlu yang isinya meminta agar Dubes Saudi memberikan klarifikasi dan permohonan maaf atas cuitan tersebut.

Sementara itu, pihak Kemlu menyesalkan cuitan Dubes Saudi. Kemlu menyebut substansi pernyataan Dubes Saudi tidak tepat.

"Menyesalkan pernyataan dalam sosmed Dubes Saudi. Substansi pernyataan sosmed Dubes Saudi tidak tepat. Secara etika, penyampaian pernyataan seperti yang ada dalam sosmed Dubes Saudi tidak sesuai dengan prinsip hubungan diplomatik," ujar juru bicara Kemlu, Arrmanatha Nasir, melalui pesan singkat kepada detikcom, Selasa (4/12).



Tata, sapaan Arrmanatha, mengatakan Kemlu telah memanggil Wakil Dubes Saudi pada Senin (3/12). Sebab, Dubes Saudi tengah berada di luar negeri. Tata mengatakan Kemlu mengambil tindakan sebelum PBNU dan GP Ansor menyampaikan protes atas cuitan Dubes Saudi.

"Pimpinan perwakilan tertinggi jika tidak ada Dubes ditempat adalah kuasa usaha sementara dalam hal ini Wakil Dubes. Dubes saat ini ada di luar negeri," ucap Tata.(detik.com)



from Berita Heboh https://ift.tt/2zH2V9y
via IFTTT

Read More

Nyesek! Curahan Hati Ibunda & Keluarga Yang Kecewa Berat, Tak Dianggap Oleh Lindswell Kwok

Beritaterheboh.com -  Kesehatan ibunda Lindswell Kwok, Nuraini, disebut menurun drastis setelah mendengar kabar pernikahan anaknya yang menjadi mualaf dengan sesama atlet wushu, Achmad Hulaefi.

Keluarga Lindswell yang berada di Medan, Sumatera Utara, baru mengetahui kabar pernikahan tersebut melalui media sosial. Baik Lindswell maupun Hulaefi belum meminta restu lebih dulu.

Lihat juga: Pernikahan Lindswell Kwok dan Hulaefi Tak Direstui Keluarga
"Lindswell boleh tidak menganggap saudara, tapi orang tua itu yang paling penting. Mereka merasa tidak dianggap ada lagi karena Lindswell adalah anak kesayangan dan kebanggaan," kata Iwan Kwok, kakak Lindswell ketika dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (5/12).


Saat ini, Iwan mementingkan kesehatan ibunda tercinta yang kesehatannya menurun drastis usai mendengar kabar tersebut. Iwan menuturkan ibunya sering menangis memikirkan Lindswell.

"Kami menjaga kondisi orang tua jangan sampai drop lagi. Sejak ada kabar tersebut, ibu sudah jatuh dua kali karena sering blank [hilang kesadaran]. Kalau bapak bisa diam, tidak bicara kemana-mana, cuma minta saudara lain menjaga keluarga besar," ungkap Iwan.

Perubahan sikap Lindswell, disebut Iwan, sebenarnya sudah mulai terlihat sejak Asian Games 2018 rampung. Kala itu, sang ibu pernah meminta Lindswell untuk mendapinginya melakukan cek medis di Penang, Malaysia, namun tidak mendapat respons.

Saat Oktober lalu, Lindswell juga sempat pulang ke Medan sebentar. Namun, kedatangannya ternyata hanya untuk mengurus surat-surat dan langsung kembali ke Jakarta.

Lihat juga: Pernikahan Lindswell Kwok dan Hulaefi Tak Direstui Keluarga
"Ibu memang sudah punya perasaaan kalau Lindswell berubah drastis. Tapi tidak pernah diduga langkah yang diambil seperti ini. Penikahan harusnya penyatuan dua keluarga, tapi kok bisa seperti ini satu keluarga merayakan sementara keluarga lainnya berkabung," ujarnya.

CNNIndonesia.com sudah mencoba untuk mengonfirmasi Lindswell Kwok terkait cerita sang kakak, namun tak kunjung mendapat jawaban dari peraih medali emas Asian Games 2018 itu. 

Tak Direstui Keluarga

- Pernikahan Lindswell Kwok dan Achmad Hulaefi yang rencananya digelar di Jakarta, Minggu (9/12) tak mendapat restu keluarga. Hal itu diungkapkan kakak dari atlet wushu itu, Iwan Kwok kepada CNNIndonesia.com, Rabu (5/12).

Iwan mengungkapkan saat ini keluarga besar Lindswell Kwok di Medan, Sumatera Utara sedang berkabung mendengar kabar pernikahan tersebut. Pasalnya, keluarga terutama kedua orang tuanya sama sekali tidak mengetahui kabar tersebut, termasuk kabar sang anak menjadi mualaf dan memakai hijab.

"Lindswell menikah tanpa restu dan tanpa diketahui keluarga. Saya juga baru tahu empat hari lalu setelah heboh di media sosial."


"Bagaimana mau membangun keluarga dengan cara seperti ini jika semua dilakukan diam-diam?" kata Iwan melalui sambungan telepon.

Iwan menilai, biasanya ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan sebelum menikah, mulai dari pertemuan keluarga hingga lamaran. Namun, tahap-tahap tersebut tidak dilakukan Lindswell dan calon suaminya, Hulaefi.

Pihak keluarga Lindswell semakin terpukul ketika di undangan pernikahan yang didapatkan dari salah satu teman dituliskan nama kedua orang tua peraih medali emas Asian Games 2018 itu, sang ibu Nuraini dan ayah Tjoa Eng Hing.

Iwan juga mendengar kabar yang menyebut bahwa sebenarnya Lindswell dan Hulaefi sudah melakukan ijab kabul sebelumnya. Sementara undangan yang disebar hanya untuk perayaan atau resepsi saja.

"Izin seperti apa? Ini mereka sudah menikah tinggal resepsi saja. Saya dengar ijab kabulnya Maret, ada yang bilang Oktober lalu, kami enggak tahu. Kalau resepsi kan seremonial, formalitas saja. Kalau mau menunggu restu, tunjukkan niat ketulusan yang baik itu. Bukan malah seperti ini."

"Kami keluarga besar semuanya kecewa berat. Bagaimana orang seperti Lindswell yang sudah terkenal bisa seperti ini. Mau datang sebagai apa? Kalau tamu tidak dapat undangan. Kalau sebagai keluarga, kita tidak tahu apa-apa," keluhnya.


Sementara itu, CNNIndonesia.com mencoba untuk mengonfirmasi Lindswell Kwok, namun tak kunjung mendapat jawaban dari peraih medali emas Asian Games 2018 itu. (TTF/jun)

(TTF/bac/cnnindonesia.com)

from Berita Heboh https://ift.tt/2RGy6sJ
via IFTTT

Read More

Viral, Ibu Hamil Ini Terharu Ngidamnya Ingin Bertemu Jokowi Terwujud. Begini Curhatnya....

Read More

Sebut Reuni 212 Di Monas Tidak Ada Pelanggaran, Ratna Dewi Akhirnya Rasakan Akibatnya....

Beritaterheboh.com -  Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Ratna Dewi Pettalolo dan anggota Bawaslu DKI Jakarta Puadi diadukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait pernyataan acara Reuni 212. Keduanya dianggap melanggar kode etik terkait pernyataan pasca-acara Reuni 212.

"Kami laporkan itu terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu ke DKPP, yang kami duga dilakukan oleh anggota Bawaslu RI Ibu Ratna Dewi Pettalolo dan juga anggota Bawaslu DKI Bapak Puadi," ujar pelapor atas nama Abdul Fakhridz Al Donggowi, Ketua Presidium Nasional Jaringan Penjaga NKRI (JAPRI), di kantor DKPP, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu (5/12/2018).

Anggota Bawaslu Diadukan ke DKPP terkait Pernyataan Reuni 212Pelapor atas nama Abdul Fakhridz Al Donggowi, Ketua Presidium Nasional Jaringan Penjaga NKRI (Dwi Andayani/detikcom)
Abdul mengatakan laporan ini soal pernyataan Ratna dan Puadi terkait tidak adanya pelanggaran dalam pelaksanaan acara Reuni 212. Abdul mengatakan pernyataan tersebut langsung disampaikan setelah Reuni 212 selesai dilaksanakan.

"Perbuatan yang kami laporkan itu adalah terkait dengan Reuni 212. Setelah aksi itu berlangsung, muncul pernyataan Bapak Puadi maupun Ibu Ratna yang menyampaikan bahwa dalam aksi 212 tidak ada pelanggaran pemilu," kata Abdul.

Baca juga: Anggota Bawaslu: Saya Pantau dari TV, Tak Ada Kampanye di Reuni 212

"Setelah mereka menyaksikan di TV, mereka itu langsung berikan pernyataan pers bahwa tidak ada pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh pihak Reuni 212 itu sendiri," sambungnya.

Menurutnya, pernyataan Ratna dan Puadi tidak etis. Dia mengatakan seharusnya Bawaslu terlebih dulu melakukan verifikasi sebelum menyimpulkan tidak adanya pelanggaran. 

"Kita tahu itu kan ada dan berpotensi menjadi laporan atau aduan dari masyarakat. Tetapi kemudian mereka sebelum melakukan verifikasi kan seharusnya mereka, baik secara individu maupun secara kelembagaan, tanpa melakukan verifikasi secara cermat lebih awal, mereka tidak etis untuk memberikan pernyataan pers terkait ada atau tidaknya dugaan pelanggaran pemilu," tuturnya.


Ratna dan Puadi diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Mereka dianggap tidak netral dan tidak profesional.

"Kode etiknya ada di pasal 9 pasal 11 pasal 15 itu, mengatur semua tentang perilaku penyelenggara pemilu itu. Salah satu poin yaitu poin 15 huruf F itu dalam melaksanakan prinsip dalam melaksanakan tugas penyelenggara pemilu itu harus profesional dalam bersikap dan bertindak. Jadi kami anggap bahwa mereka itu terburu-buru dan kami terkesan bahwa mereka tidak netral dalam hal ini, tidak profesional," ujar Abdul.

Sebelumnya diketahui, Bawaslu ikut memantau jalannya Reuni Akbar Mujahid 212. Dari pengamatan televisi, anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyatakan tak ada unsur pelanggaran.

"Saya juga tadi memantau dari televisi. Hasil pantauan saya, saya tidak menemukan adanya unsur kampanye. Karena Prabowo yang diberi kesempatan untuk berpidato juga tidak menyampaikan hal yang berkaitan dengan kampanye," kata Ratna kepada wartawan, Minggu (2/12).

Baca juga: Gerindra Kritik Bawaslu yang Mau Periksa Rekaman Habib Rizieq

Selain itu, Bawaslu DKI turun langsung memantau Reuni 212 di Monas. Hasilnya, tak ditemukan adanya pelanggaran kampanye.

Anggota Bawaslu DKI Puadi mengatakan pemantauan Reuni 212 sudah disiapkan sejak Sabtu (1/12) malam. Bawaslu DKI sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian, yaitu Polda Metro dan Polres Jakarta Pusat, sejak malam sebelumnya. 

"Kita juga menyiapkan turun ke lapangan. Saya, Bawaslu DKI, turun bersama dengan lima Bawaslu Kota Jakarta Pusat dan juga bersama 24 pengawas kita di tingkat kecamatan dan 44 di tingkat kelurahan," papar Puadi kepada detikcom, Minggu (2/12).(detik.com)

from Berita Heboh https://ift.tt/2rnDZ2a
via IFTTT

Read More