Please Enable JavaScript!
Mohon Aktifkan Javascript![ Enable JavaScript ]

Thursday, December 6, 2018

Resmi, Bahar Bin Smith Jadi Tersangka! Begini Nasibnya Sekarang.........


Beritaterheboh.com - Polisi akhirnya resmi menetapkan Habib Bahar bin Ali bin Smith alias Habib Bahar bin Smith sebagai tersangka.


Ia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ujaran kebencian kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Penetapan tersangka itu sendiri dilakukan setelah pemeriksaan penyidik selama lebih kurang 11 jam sampai dengan pukul 23.00 WIB.

Demikian diungkap kuasa hukum Habib Bahar, Aziz Yanuar, di Gedung Bareskrim Polri, Gambir, Jaakarta, Kamis (6/12/2018) malam.



“Hasilnya beliau ditetapkan tersangka,” ujar Aziz Yanuar.

Pria dengan cat rambut pirang itu dijerat dengan UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Serta Pasal 16 juncto Pasal 4 huruf b angka 1 dan Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Indivasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Akan tetapi, sama sekali tak tampak wajah Bahar. Aziz mengungkap, pendiri Majelis Pembela Rasulullah itu sudah lebih dulu pulang.

Jalan yang dipilih pun bukan pintu masuk dimana sejumlah wartawan masih menunggunya.

“Tadi habib sudah duluan karena ada keperluan,” dalih Aziz.


Kendati sudah ditetapkan sebagai tersangka, Bahar masih belum ditahan oleh penyidik.

Atas penetapan status tersangka itu, Aziz menyebut, masih akan lebih dulu berdiskusi untuk mengambil langkah selanjutnua.

Pun pihaknya juga masih belum memutuskan akan mengajukan praperadilan atau tidak.

“Belum didiskusikan,” pungkasnya.


Diberitakan PojokSatu.id sebelumnya, kuasa hukum Habib Bahar yang tergabung dalam tim advokat Muhammad Bahar bin Ali bin Smith yakin klien mereka tidak akan dijadikan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri.

Demikian disampaikan salah satu pengacara, Damai Hari Lubis di sela pemeriksaan Habib Bahar sebagai saksi terlapor, di Bareskrim, Gambir, Jakarta, Kamis (6/12).

Damai Hari menyampaikan, saat ini pemeriksaan masih seputar latar belakang atau riwayat hidup pemimpin Majelis Pembela Rasulullah itu.

“Masih jauh kemungkinan ditetapkan sebagai tersangka. Apalagi ini kan tidak ada yang dia langgar,” kata dia.

Pernyataan Habib Bahar soal Presiden Jokowi jangan seperti banci, kata dia, merupakan bagian dari kritik yang dijamin oleh undang-undang, dan pemilihan diksi banci tidak lain adalah satire.


“Itu diperbolehkan UU, menyatakan pendapat di muka umum,” ujarnya.

“Jadi Ras dan etnis apa yang dilanggar, seperti yang dituduhkan Polisi,” tutup Damai Hari menambahkan.

Sementara, Bahar juga dihadapakan pada laporan lain, yakni kasus dugaan penganiayaan terhadap anak.



Laporan dengan nomor LP/B/1125/XI/I/2018/JBR/Res.Bgr.

itu sendiri dibuat di Polres Bogor pada Rabu (5/12) lalu.

Selain Bahar, beberapa habib juga disebutkan dalam laporan tersebut. Mereka diduga keluarga dekat Habib Bahar bin Smith.

Di antaranya Habib Ha, Habib Ag, dan Habib Hu.

Dalam laporan itu disebutkan, Bahar menganiaya dua orang remaja, yakni Mohamad Hoerul Umam al Muzaqi (17) dan Jabar (18). Keduanya merupakan warga Bogor.

Hoerul dan Jabar dianiaya pada Sabtu (1/12) di Pabuaran, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sekitar pukul 11.00 WIB.

Dalam laporan tersebut, Habib Bahar diduga telah melanggar Pasal 170 KUHP dan atau Pasal 351 KUHP dan atau Pasal 80 UU nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.


Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko. membenarkan adanya laporan tersebut.

Saat ini, laporan dugaan penganiayaan tersebut sedang ditangani Polres Bogor.

“Saya sudah konfirmasi ke Kapolres. Sementara ya membenarkan laporan itu,” ucap Trunoyudo, Kamis (6/12).

(ruh/pojoksatu)



from Berita Heboh https://ift.tt/2SvoJvG
via IFTTT
Share:

Ditantang OPM Tuntut Kemerdekaan Papua, Jokowi Tak Gentar, Malah Balik Nantang Begini...


Beritaterheboh.com - Tantangan perang Organisasi Papua Merdeka (OPM) kepada pemerintah Indonesia sepertinya membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) meradang.


Dalam penyerangan kelompok kriminal bersenjata (KKB) itu, 31 pekerja pembangunan infrastruktur jalan Trans Papua tewas dibantai dengan keji.

Karena itu, orang nomor satu di Indonesia itu menegaskan tak akan memberikan ruang sedikitpun bagi KKB di seluruh Tanah Air.

Demikian ditegaskan Presiden menanggapi penyerangan KKB di Nduga, Papua, di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (5/12/2018).

“Saya tegaskan, bahwa tidak ada tempat untuk kelompok-kelompok kriminal bersenjata seperti ini di tanah Papua maupun di seluruh pelosok Tanah Air,” tegasnya.

Karena itu, ia juga telah memerintahkan jajarannya untuk mengejar dan menangkap seluruh pelaku penyerangan.

“Saya juga telah memerintahkan kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk mengejar dan menangkap seluruh pelaku tindakan biadab tersebut,” imbuh Presiden.

Atas peristiwa tersebut, Presiden juga menyampaikan dukacita mendalam.

“Saya atas nama rakyat, bangsa, dan negara menyampaikan rasa dukacita yang mendalam kepada seluruh keluarga yang ditinggalkan,” ucapnya.


“Mari bersama mendoakan agar arwah para pahlawan pembangunan Trans Papua ini diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa,” lanjut Jokowi.

Kendati dihadapkan dengan ancaman gangguan keamanan, Presiden juga menegaskan tak akan menghentikan proyek pembangunan Trans Papua sepanjang lebih kurang 4.600 kilometer.

Pembangunan infrastruktur itu, jelasnya, tidak lain untuk meweujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia di Tanah Cendrawasih.

“Kita juga tidak akan pernah takut. Dan ini malah membuat tekad kita kian membara untuk melanjutkan tugas besar kita membangun tanah Papua,” tegasnya lagi.

Diberitakan PojokSatu.id sebelumnya, penegasan serupa juga disampaikan Presiden saat menghadiri peringatan Milad Satu Abad Madrasah Mu’allimin-Mu’allimaat Muhammadiyah di Yogyakarta, Kamis (6/12/2018).

Menurutnya, pembangunan infrastruktur memiliki arti yang sangat penting. Utamanya untuk daerah yang selama ini dinilai masih cukup tertinggal.

Ia menegaskan, pembangunan infrastruktur bukan hanya urusan ekonomi semata.

“Tetapi juga urusan persatuan bangsa Indonesia sebagai sebuah bangsa besar,” kata Jokowi.


Dia menambahkan, konektivitas di negara yang memiliki belasan ribu pulau seperti Indonesia memang menjadi persoalan tersendiri.

Apalagi, masih banyak wilayah yang belum menikmati infrastruktur sebaik di Pulau Jawa. Salah satunya adalah Papua.

“Di Indonesia bagian timur, di Papua, jalan (rusak) seperti ini banyak sekali,” bebernya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengungkap, di Papua, jarak 120 kilometer membutuhkan waktu dua sampai tiga hari.

“Masa hanya 120 kilometer memakan waktu dua atau tiga hari baru sampai. Harus menginap, harus masak di jalan. Inilah pentingnya infrastruktur,” tutur Jokowi.

Meskipun baru-baru ini sempat terhambat dengan adanya penyerangan KKB, Jokowi menegaskan hal itu tak menyurutkan langkah pemerintah untuk terus membangun infrastruktur di Papua.



“Tidak menyurutkan kita untuk membangun Papua karena kita tahu dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote semua memerlukan infrsatruktur dan harus kita bangun,” tegasnya.(Pojoksatu.id)

from Berita Heboh https://ift.tt/2QFosZV
via IFTTT
Share:

Fakta-fakta Playboy Kampus Asal Gresik, Pacari 6 Mahasiswi Sekaligus Ancam Sebar Foto 'Nganu' Setelah Jadi Mantan


Beritaterheboh.com - Seorang Playboy kampus Surabaya yang juga mahasiswa magister prodi HI (Hubungan International) di sebuah kampus negeri Surabaya berurusan dengan polisi.

Dia adalah M. Yusuf (23) warga Gresik. Kini, M. Yusuf mendapat julukan Playboy kampus Surabaya karena berhasil menipudaya enam pacarnya yang berstatus mahasiswi Surabaya.

Modusnya, M. Yusuf mencari pacar dari kalangan mahasiswi Surabaya. Untuk berkomunikasi, dia selalu menggunakan aplikasi video call WhatsApp dan Line.

Di tengah berkomunikasi itu, Playboy kampus Surabaya ini meminta pacarnya berpose tanpa busana.

Hal itu karena M. Yusuf mengaku ketagihan melakukan video call WhatsApp dan menyuruh korban berpose untuk memenuhi kepuasan hasrat lelakinya.

Setelah berhasil membuat foto dan video itu, Playboy kampus Surabaya ini menyebarkannya ke sejumlah media sosial. Antara lain, WhatsApp, Line, situs website dewasa pribadi dan Instragram.

Rata-rata, setelah berpacaran selama tiga bulan, M. Yusuf putus dengan pacarnya.

Setelah putus, dia menghubungi korban dan mengancam akan menyebarkan foto dan video di media sosial (medsos).

Simak videonya:




Tribunnews.com

from Berita Heboh https://ift.tt/2E5K8b2
via IFTTT
Share:

Polisi Amankan Kosmetik Ilegal yang Endorse 6 Artis Indonesia. Ternyata Begini Modusnya!


Beritaterheboh.com - Polisi mengamankan pelaku pembuat kosmetik ilegal bertajuk Derma Skin Care (DSC). Kosmetik ini telah memiliki banyak pelanggan yang omzetnya mencapai Rp 300 juta/bulan.

Tak hanya itu, kosmetik yang telah tersebar di pasaran selama 2 tahun ini juga mengendorse beberapa artis terkenal. Ada enam artis yang masuk dalam daftar, yakni VV, NR, MP, NK, DJB dan DK. 

Beberapa artis yang menerima endorse kosmetik ini adalah artis dangdut. Namun, para artis tak mengetahui jika skin care yang dipromosikan merupakan ilegal.

"Artis-artis ini tidak tahu kalau produk yang mereka endorse itu ilegal," ujar Direskrimsus Polda Jatim Kombes Pol Ahmad Yusep Gunawan saat rilis di Mapolda Jatim, Surabaya, Selasa (4/12/2018).

Dalam kasus ini, polisi mengamankan seorang tersangka berinisial KIL. Tersangka mengaku memproduksi kosmetik ini di rumahnya di Kediri. Merek DSC pun tidak terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).


Tak hanya ilegal, Yusep menambahkan bahan yang digunakan untuk kosmetik ini merupakan campuran dari sejumlah merek terkenal. Antara lain, Marcks Beauty Powder, Mustika Ratu, Sabun Papaya, Viva Lotion, Vasseline hingga Salep Sriti.

Produk-produk ini kemudian dikemas ulang dalam tempat kosong dengan merek DSC Beauty. Untuk memasarkan produk ini, tersangka mengaku banyak mempromosikan melalui media sosial.

"Artis-artis yang menjadi endorse, memposting produk DSC Beauty di instagram," tandas Yusep.

Produk yang dijual pun dihargai mulai dari Rp 350 ribu-Rp 500 ribu untuk setiap paketnya. Biasanya dalam satu paket, pelaku menyediakan krim pagi, krim malam, collagen cream, obat jerawat, hingga krim facial dan peeling.

Tersangka juga mampu menjual sebanyak 750 paket selama satu bulan. Kebanyakan pembeli berasal dari Surabaya, Jakarta, Bandung, Medan dan Makassar.

Kosmetik ilegal bertajuk Derma Skin Care (DSC)/Kosmetik ilegal bertajuk Derma Skin Care (DSC)/ Foto: Hilda Meilisa Rinanda

Dalam kasus ini, tersangka dijerat Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Ancaman hukuman 15 tahun penjara dan denda paling banyak Rp1,5 miliar. 

Polisi juga mengamankan puluhan ribu barang bukti. Misalnya ribuan kosmetik siap edar dalam wadah bermerk DSC Beauty, alat kesehatan seperti jarum suntik hingga selang infus, obat-obatan, hingga wadah-wadah kemasan kosong yang akan diisi produk ilegal.

Tak hanya itu, polisi juga menyita ratusan kosmetik asli seperti Marcks Beauty Powder, Mustika Ratu, Sabun Papaya, Viva Lotion, Vasseline hingga Salep Sriti yang digunakan pelaku untuk bahan campuran.

from Berita Heboh https://ift.tt/2AULwtQ
via IFTTT
Share:

Polisi Akan Periksa Via Valen, Nella Kharisma dan 6 Artis Endorse Kosmetik Oplosan. Ini Lantarannya


Beritaterheboh.com - Kepolisian Daerah Jawa Timur akan memanggil tujuh artis yang menjadi pendukung pemasaran atau endorse produk kecantikan oplosan bermerek Derma Skin Care atau DSC Beauty,, antara lain Via Valen dan Nella Kharisma. Pemilik klinik kecantikan di Kabupaten Kediri, berinisial KIL, ditetapkan tersangka.


Tujuh artis semuanya perempuan dan kini tengah naik daun. Mereka berinisial VV, NR, OR, MP, NK, DK, dan B yang merupakan DJ ternama. "Keterangan endorse artis ini urgent sesuai tahapan penyidikan," kata Kepala Subdirektorat Tindak Pidana Tertentu Polda Jatim, AKBP Rofik Ripto Himawan, di Surabaya, Rabu, 5 Desember 2018.

Dia menjelaskan, para endorse artis itu akan dimintai keterangan sebagai saksi untuk tersangka KIL. Hasil penyidikan sementara, KIL merekrut ketujuh artis itu untuk produk kosmetik oplosannya melalui media sosial Instagram. "Promosinya seolah-olah artis itu memakai produk kecantikan itu (oplosan), padahal tidak," kata Rofik.

Tujuh artis perempuan yang direkrut oleh tersangka di-endorse atau pendukung di media sosial Instagram. Mereka ialah VV, NR, OR, MP, NK, DK, dan seorang DJ perempuan terkenal berinisial B. Bocoran dari penyidik, VV ialah artis dangdut yang lagi tenar, Via Vallen, dan NK juga artis dangdut Nella Kharisma.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jatim, Komisaris Besar Polisi Frans Barung Mangera, mengatakan bahwa para artis endorse itu akan dipanggil secara bertahap untuk diperiksa sebagai saksi. "Dimulai dari Nella Kharisma, minggu depan dipanggil sebagai saksi, Via Vallen, dan saterusnya," katanya di Markas Polda Jatim, Surabaya, pada Kamis, 6 Desember 2018.(Viva.co.id)

from Berita Heboh https://ift.tt/2QfOG60
via IFTTT
Share:

Edy Rahmayadi Bicara Akan Beli Lionel Messi Untuk PSMS Tapi...........


Beritaterheboh.com - Ketua Umum PSSI, Edy Rahmayadi mengatakan Indonesia masih sangat jauh tertinggal dari sisi jumlah pemain, pelatih, wasit juga sarana stadion dan lainnya.

Berdasarkan data tahun 2016, untuk jumlah pemain, Indonesia sangat minim. Seperti Belanda memiliki 1.200.000 pemain dari 16.700.000 jiwa penduduk. Spanyol memiliki 4.100.000 dari 46.800.000 jiwa. Jerman memiliki 6.300.000 pemain dari 80.700.000 jiwa penduduk. Thailand 1.300.000 pemain dari 64.600.000 jiwa penduduk. Singapura memiliki 190.000 dari 4.500.000 jiwa. Sementara Indonesia hanya memiliki pemain sebanyak 67.000 dari 250.000.000 jiwa.



Selain itu, Edy juga mengungkapkan kondisi jumlah pelatih yang dimiliki Indonesia. Masih dari data tahun 2016. Spanyol memiliki 22.000 pelatih, Jerman 28.668 pelatih, Thailand memiliki 1.100 pelatih, Malaysia memiliki 1.810 pelatih, Singapura memiliki 170 pelatih dan Indonesia memiliki 197 pelatih.

Sementara untuk kepemilikan wasit juga Indonesia dikatakannya masih minim bersertifikasi intenasional. Spanyol memiliki 47 wasit, Jerman 43, Belanda 41, Thailand 19, Malaysia 26, Singapura 15, Vietnam 19 dan Indonesia hanya memiliki 5 orang wasit. “Itu pun saat ini yang aktif tinggal 2 wasit,” ungkapnya di sela-sela kegiatan silaturahmi dengan insan pers, kemarin  (5/12/2018) di Kantor Gubernur Sumut.

Begitu juga untuk kondisi sarana dan prasarana seperti kepemilikan stadion, Edy mengungkapkan jumlah sarana yang dimiliki Indonesia juga sangat minim. Menurutnya, Spanyol memiliki 109 stadion berstandar AFC/FIFA, Belanda 45 stadion standar FIFA dan 1.450 lapangan artifisial. Jerman 42 stadion standar FIFA dan 1.080 lapangan artifisial, Singapura memiliki 21 stadion standar FIFA dan Indonesia hanya memiliki 2 stadion standar FIFA dan 23 lapangan yang layak pakai.

“Stadion Teladan yang kita bangga-banggakan itu, tidak masuk dalam lapangan yang layak pakai itu,” kata Edy.

Untuk itu, Edy ingin mewujudkan stadion level internasional di Sumatera Utara. Seperti janjinya saat awal menjadi gubernur.

Dia menyebutkan, jika Stadion Teladan seperti kondisi selama ini maka tidak akan ada pemain top mau bermain untuk PSMS.

Sebab, pemain sekelas Messi tentu berlatih kecepatan butuh lapangan yang berstandar. Sebab, tidak perlu memikirkan lubang, gelombang di lapangan.

“Kalau kita punya duit, Messi pun bisa kita panggil ke sini. Karena siapa yang mau kasih duit besar di situ dia main. Tapi dia tidak akan mau main juga di Lapangan Stadion Teladan, bisa cedera dia,” bebernya.

Pria yang juga pembina PSMS ini juga mengurai tentang bagaimana aksi sekelompok suporter di Stadion Teladan. “Saya baru selesai menandatangani hukuman pelangaran di Liga 1. PSMS bulan ini didena Rp900 juta, saya yang tandatangani yang bayar saya sendiri. Gara-gara nyanyain rasis, flare. Ampunlah aku,” ungkapnya. (nin/pojoksumut)

from Berita Heboh https://ift.tt/2rlssAx
via IFTTT
Share:

Wednesday, December 5, 2018

Zumi Zola, Junjungan Alumni Monas 212 Divonis 6 Tahun Penjara. Ini Lantarannya....


Beritaterheboh.com - Gubernur Jambi nonaktif Zumi Zola divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan. Zumi terbukti bersalah menerima gratifikasi serta memberi suap.

"Menyatakan terdakwa Zumi Zola telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi," kata ketua majelis hakim Yanto saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Kamis (6/12/2018).

Hakim menyebut Zumi menerima uang gratifikasi dibantu orang kepercayaan yaitu Apif Firmansyah, Asrul Pandapotan Sihotang, dan Arfan. Gratifikasi itu diterima Zumi saat menjabat Gubernur Jambi periode 2016-2021. 


Baca juga: Hakim: Zumi Zola Terima Uang Rp 37,4 M, USD 173 Ribu, dan Alphard


Besaran gratifikasi adalah Rp 37.477.000.000, USD 173.300, SGD 100.000 dan satu unit Toyota Alphard. Gratifikasi tersebut berasal rekanan atau pengusaha.

Selain itu, Zumi diyakini jaksa telah memberikan suap Rp 16,4 miliar kepada 53 anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019. Pemberian suap itu agar DPRD Jambi menyetujui Raperda APBD tahun anggaran 2017 dan tahun anggaran 2018 menjadi Perda APBD 2017 dan 2018.(detik.com)



from Berita Heboh https://ift.tt/2L0sW80
via IFTTT
Share:

Bahar Smith akan Diperiksa, FPI Geruduk Bareskrim. Begini Kondisinya Sekarang..........


Beritaterheboh.com - Habib Bahar bin Smith akan diperiksa di Bareskrim Polri terkait kasus penyebaran ujaran kebencian terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menjelang pemeriksaan, massa FPI menggelar demonstrasi di depan kantor Bareskrim.

Pantauan detikcom, massa tiba pukul 10.00 WIB. Ada satu mobil komando yang datang bersama massa. Setiba di lokasi, massa sempat membaca zikir.

Tampak beberapa orang membawa poster yang menyatakan dukungan moral kepada Habib Bahar. Selain itu, ada massa yang membawa poster. Terlihat dari poster-poster yang dibawa, ada beberapa judul berita terkait kasus penghinaan presiden.

Satu di antaranya kasus ABG berinisial S (16) di Kembangan, Jakarta Barat, yang menghina serta mengancam Presiden Joko Widodo (Jokowi). Video S menghina dan mengancam Jokowi sempat viral di media sosial. S lalu menyerahkan diri ke Polda Metro Jaya. Kepada polisi, dia mengaku membuat video tersebut untuk bercanda dan mengetes kemampuan polisi.

Selain itu, ada soal penangkapan siswa SMK yang menghina Jokowi dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian menggunakan kata-kata kasar lewat media sosial.

Panglima Laskar Pembela Islam (LPI) Maman Suryadi mengatakan massa berasal dari Jawara Betawi, FPI, LPI, dan majelis taklim yang ada di Jabodetabek. Menurut dia, aksi ini untuk mendukung Habib Bahar.

"Cuma mengawal aja (Habib Bahar). Jadi nggak ada aksi yang lain. Kita hanya mendukung, men-support Habib Bahar," kata Maman di lokasi, Jalan Medan Merdeka Timur, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (6/12/2018).

Maman berharap Habib Bahar bebas tanpa ada tuntutan apa-apa. Dia lalu mengungkit soal poster-poster yang dibawa yang berisikan soal kasus penghinaan presiden lainnya.

"Yang jelas kita minta keadilan. Karena banyak di luar Habib Bahar ini yang menghina kepala negara itu hanya didiamkan. Tidak pernah diproses. Kami hanya menuntut keadilan, bagaimanapun Habib Bahar dalam konteks pembicaraan itu nggak pernah menghina pemerintah. Artinya, banyak hal-hal di luar itu (menghina pemerintah), kenapa tidak pernah diproses. Seperti yang di spanduk itu," ucap Maman.

Sebelumnya diberitakan, penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri memanggil Habib Bahar bin Smith hari ini sebagai terlapor kasus dugaan ujaran kebencian terhadap Presiden Jokowi. Status perkaranya sudah naik ke penyidikan.

"Status perkara HBS yang ditangani Bareskrim sudah penyidikan. HBS akan dilaksanakan pemeriksaan besok Kamis (hari ini) di Bareskrim, sesuai surat panggilan dari penyidik, pukul 10.00 WIB," kata Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Syahar Diantono saat dihubungi detikcom, Rabu (5/12).

Habib Bahar sebelumnya memastikan akan memenuhi panggilan polisi. Habib Bahar mengatakan pihaknya baru saja menerima surat panggilan polisi.

"Iya, hadir, (akan) hadir saya," ujar Habib Bahar kepada detikcom, Senin (3/12).

Pemeriksaan Habib Bahar merupakan tindak lanjut dari laporan Jokowi Mania (Joman) dan Cyber Indonesia ke polisi. Laporan itu bermula dari ceramah Habib Bahar yang menyebut 'Jokowi kayaknya banci' viral di media sosial. Tak hanya menyebut Jokowi seperti banci, pernyataan keras lainnya juga dilontarkan Habib Bahar ke Jokowi.

"Pengkhianat bangsa, pengkhianat negara, pengkhianat rakyat kamu, Jokowi," demikian transkrip ceramah Habib Bahar bin Smith yang turut jadi lampiran laporan polisi oleh Cyber Indonesia.

Habib Bahar dilaporkan dengan Pasal UU Nomor 1 Tahun 1946 KUHP No 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2008 tentang ITE, serta Pasal 207 KUHP, Pasal 16 juncto Pasal 4 huruf b angka 1, dan Pasal 45 ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2). 
(jbr/fdn/detik.com)
. .


from Berita Heboh https://ift.tt/2zEqKyP
via IFTTT
Share:

Bahar Smith Kembali Dipolisikan Lantaran Lakukan Penganiayaan Terhadap 2 Orang Anak Di Bogor, Berikut Kronologinya


Beritaterheboh.com - Habib Bahar bin Smith kembali dilaporkan ke polisi.

Kali ini, Bahar dilaporkan terkait dugaan penganiayaan terhadap anak di daerah Bogor, Jawa Barat.

Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Turonoyudo Wisnu Andiko membenarkan laporan itu. Laporan itu tengah diselidiki oleh Polres Bogor.


 "Saya sudah konfirmasi ke Kapolres. Sementara ya membenarkan laporan itu," kata Trunoyudo saat dikonfirmasi, Kamis (6/12/18).

Dalam laporan nomor LP/B/1125/XI/I/2018/JBR/Res.Bgr tertanggal 5 Desember 2018 itu, ada beberapa orang yang turut dilaporkan selain Bahar, Mereka adalah Habib Hamdi, Habib Agil bin Yahya, serta Habib Husen Alatas.

Terduga korban akibat kejadian itu yakni dua orang anak bernama Mohamad Hoerul Umam al Muzaqi (17) dan Jabar (18).

Berdasarkan informasi yang beredar, kasus dugaan penganiayaan tersebut terjadi pada Sabtu (1/12) lalu sekitar pukul 11.00 WIB. Peristiwa terjadi di Pesantren Tajul Alawiyyin di Pabuaran, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.


Beredar juga video lewat aplikasi pesan WhatsApp yang diduga terkait dengan peristiwa penganiayaan tersebut. Tampak dalam video berdurasi satu menit itu, ada dua orang anak dengan kondisi lebam dan berdarah. Terdengar dari video tersebut, ada seorang pria yang bertanya kepada kedua anak tersebut soal alasan mengaku-ngaku sebagai habib.

Habib Bahar dilaporkan atas dugaan pidana secara bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang dan atau penganiayaan dan atau melakukan kekerasan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHP dan atau 351 KUHP dan atau Pasal 80 UU 35/2014 tentang Perlindungan Anak.


Dalam laporan ini,  Bahar dan kawan-kawan diduga telah melanggar Pasal 170 KUHP dan atau Pasal 351 KUHP dan atau Pasal 80 UU nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Sumber: kumparan.com/detik.com

from Berita Heboh https://ift.tt/2G27OiW
via IFTTT
Share:

'Hanum & Rangga' Capai 401.363 Penonton, Hanum Rais Ucap Pamit


Beritaterheboh.com -  Film 'Hanum & Rangga' memperoleh 401.363 penonton sejak dirilis awal November lalu. Hanum Rais mengucapkan pamit.

Putri Amien Rais itu menyampaikan pamit lewat Twitter. Hanum berterima kasih kepada dukungan yang diberikan kepada dirinya dan tim produksi untuk film tersebut. 

"Hanum&Rangga: Faith&City mohon pamit dari bioskop. Terimakasih atas support film religi di akhir tahun. Ini adalah apresiasi penonton yang luar biasa ditengah genre film lainnya, di saat bukan liburan tiba," tulis Hanum, dilihat detikHOT, Kamis (6/12/2018). 

"Sampai bertemu di projek BUKU "Sangkakala di Langit ANDALUSIA" 2019"," lanjutnya.

"Hanum & Rangga' tayang pada 8 November lalu berbarengan dengan 'A Man Called Ahok'. Film tersebut meraih lebih dari 1,457.997 penonton. (detik.com)

from Berita Heboh https://ift.tt/2zLG7pc
via IFTTT
Share:

Sangar... !! Presiden Jokowi Akan Sita Semua Aset Koruptor & Pejabat Yang Simpan Uangnya di Swiss


Beritaterheboh.com - Pemerintah Indonesia dan Swiss menandatangani joint declaration dalam rangka implementasi pertukaran data keuangan untuk kepentingan perpajakan atau Automatic Exchange of Information (AEoI).

Penandatanganan dilakukan antara Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi dengan Duta Besar Swiss Untuk Indonesia Yvonne Baumann.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menyaksikan penandatanganan deklarasi mengatakan Indonesia dan Swiss bersepakat untuk saling bertukar informasi rekening keuangan secara otomatis sesuai dengan Common Reporting Standar (CRS) mulai 2018 dan pertukaran pertama akan dilakukan pada  2019.

Sri Mulyani mengatakan penandatanganan dengan Swiss menandakan berakhirnya era kerahasiaan penyimpanan uang dari pajak. Selama ini Swiss dikenal sebagai salah satu pusat keuangan terbesar dunia dan mendapat julukan salah satu negara surga pajak.


"Penandatanganan hari ini simbol sangat penting, sinyal kuat bagi para financial center seluruh dunia, bahwa tempat penyimpanan pajak sudah berakhir, era kerahasiaan berakhir," kata Sri kepada wartawan, Selasa (4/7).

Pertukaran informasi kedua negara akan dilindungi dengan jaminan keamanan data sesuai standar internasional.  Lewat penandatanganan perjanjian, kata Sri Mulyani, kedua negara berkomitmen saling memberikan informasi mengenai perkembangan implementasi CRS dalam peraturan perundang-undangan domestik masing-masing negara. 

Joint declaration ini merupakan hal yang dipersyaratkan oleh Swiss dalam mengaktifkan Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA), untuk mendapatkan persetujuan parlemen negeri tersebut yang keputusannya akan diambil pada akhir 2017.

Yvonne Baumann mengatakan Swiss memiliki kepentingan untuk ikut menerapkan transparansi keuangan. Dirinya juga berharap perjanjian ini juga dapat menjadi pintu penguatan kerja sama Indonesia - Swiss dalam isu keuangan lain. "Ini adalah kemajuan besar untuk menerapkan keterbukaan informasi keuangan," kata Yvonne. 

Sri Mulyani belum mendapat estimasi dana yang dapat ditarik dari Swiss. Dia hanya mengatakan usai perjanjian Kemenkeu akan terus menggali potensi dana dari Wajib Pajak Indonesia yang dapat dikembalikan. "Walaupun dari tax amnesty kami lihat mayoritas WP kita masih (menyimpan dana) di wilayah seperti Hong Kong dan Singapura," katanya.


Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia mengatakan pemerintah menyiapkan proses serta sistem untuk memperlancar pertukaran. Tujuan utama berbagai kerjasama pertukaran data agar ada peningkatan penerimaan, terutama bagi Indonesia.

Sebelumnya pemerintah pun telah menandatangani perjanjian dengan Tiongkok, Hong Kong dan puluhan negara lain yang telah menerapkan AEoI. Selanjutnya, pemerintah berharap segera menandatangani kesepakatan akses keterbukaan informasi dengan Singapura.

"Saya yakin mereka (Singapura) syaratnya sama dengan Swiss dan Hong Kong. Kalau Hong Kong siap, Singapura juga harus siap," kata Sri Mulyani.

Pemerintah Singapura telah sepakat mengikuti kerja sama pertukaran data secara otomatis AEoI. Namun, pemerintah negeri singa hanya akan menjalankan kerja sama itu melalui perjanjian bilateral dengan negara-negara yang dianggap memenuhi syarat.

Singapura merupakan salah satu negara yang tengah dibidik oleh pemerintah Indonesia untuk perjanjian bilateral AEoI. Sebab, banyak warga negara Indonesia (WNI) yang diduga menyembunyikan hartanya di Singapura. Pada 2014 silam, Budi Gunadi Sadikin yang ketika itu menjabat Direktur Utama Bank Mandiri memperkirakan total dana WNI yang tersimpan di perbankan Singapura berjumlah lebih dari Rp 3.000 triliun.

Jokowi Pastikan Harta Korupsi Disimpan di Luar Negeri Segera Kembali

Presiden Joko Widodo memastikan harta-harta hasil korupsi yang disimpan di bank-bank luar negeri, seperti di Swiss, akan segera kembali ke Indonesia.


Menurut Jokowi, Indonesia dan Swiss sedang pada tahap akhir penjajakan kerja sama untuk membuat harta-harta yang diidentifikasi hasil korupsi, bisa dikembalikan ke Indonesia.


"Setelah melalui pembicaraan panjang, kita memperoleh titik terang, dan sekarang kita pada tahap akhir untuk menandatangani mutual legal assignment antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Swiss," ujar Jokowi dalam Peringatan Hari Anti-Korupsi Sedunia yang di Jakarta, pada Selasa, 4 Desember 2018.


Jokowi menyampaikan, kerja sama akan menjadi dasar hukum juga bagi Swiss untuk mencegah negaranya dijadikan tempat cuci uang para koruptor Indonesia. "Perjanjian ini legal platform untuk mengejar uang hasil korupsi," ujar Jokowi.

Kerja sama merupakan strategi untuk mencegah para koruptor menghindari penegakan hukum dengan melarikan uang ke luar negeri. "Kita tidak memberikan toleransi sedikit pun pada pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan uang hasil korupsinya ke luar negeri," ujar Jokowi.

Artikel ini telah terbit di Katadata.co.id dengan Judul"Sri Mulyani: Akhir Era Kerahasiaan, Rekening WNI di Swiss Bisa Diakses" dan Viva.co.id dengan judul"Jokowi Pastikan Harta Korupsi Disimpan di Luar Negeri Segera Kembali





from Berita Heboh https://ift.tt/2FYC9Pl
via IFTTT
Share:

Fadli Zon Mulai Nyinyir Soal Gerakan Separatis di Papua, TKN Jokowi Berikan Jawaban Menohok!


Beritaterheboh.com - Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin menjawab kritik Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang menilai pemerintah telah gagal menjaga keamanan Papua dari gerakan separatis. TKN Jokowi-Ma'ruf mengatakan mengatasi persoalan Papua bukan perkara mudah.

"Saya kira Pemerintah akan tegas kepada siapapun pihak yang jelas-jelas melakukan tindakan separatisme. Kami juga sangat prihatin atas penembakan pekerja jalan Trans Papua yang menewaskan 13 orang tersebut," ujar juru bicara TKN Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily saat dihubungi, Rabu (5/12/2018).


"Mengatasi persoalan Papua tak bisa hanya sekadar bicara. Harus dengan pendekatan yang komprehensif. Tak hanya pendekatan keamanan tapi juga pendekatan kesejahteraan," lanjutnya.

Saat ini, menurut Ace, pemerintahan Jokowi telah menaruh banyak perhatian untuk Papua. Ia mencontohkan pembangunan infrastruktur di Papua. 

"Penanganan masalah Papua tentu tak bisa dilakukan dengan semata-mata pendekatan keamanan semata, namun dengan pendekatan kesejahteraan. Apa yang dilakukan Pak Jokowi dengan membangun Infrastruktur di Papua, itu dalam rangka mendorong kesejahteraan masyarakat Papua," ujar Ace.

Baca juga: Tim TNI-Polri Temukan 15 Jenazah Pekerja Trans Papua Korban KKB

Sementara itu, terkait pembunuhan 31 pekerja Trans Papua oleh KKB, Ace menegaskan pemerintah sudah merespons cepat. Dia mengatakan, di era kepemimpinan Jokowi, konflik bersenjata di Papua sudah berkurang.

"Pemerintah tidak tinggal diam dan bergerak cepat mengatasi peristiwa penembakan ini. Saat ini, dengan cepat Panglima TNI sekarang ini telah berada di Papua untuk memastikan akar persoalan bagi terjadinya penembakan yang menewaskan 13 pekerja itu," sebut politikus Golkar itu.


"Sesungguhnya harus jujur diakui bahwa peristiwa konflik bersenjata di Papua di bawah kepemimpinan Pak Jokowi relatif berkurang. Pendekatan dialog dan kesejahteraan kepada kelompok bersenjata telah dapat diatasi dengan lebih baik. Tentu peristiwa ini bisa terjadi dimanapun," imbuh Ace.

Hal senada disampaikan Wakil Direktur Saksi TKN Jokowi-Ma'ruf, Achmad Baidowi (Awiek). Ia mengatakan pemerintah perlu hati-hati dalam menangani persoalan Papua.

"Soal pembangunan di Papua itu tantangannya berat selain medan juga faktor keamanan. Pemerintah harus melakukan pendekatan persuasif dan hati-hati agar tidak salah langkah. Sebab kalau pemerintah langsung main keras, maka akan dihadapkan pada isu HAM. Sementara kalau sudah jatuh korban seperti ini pemerintah dianggap lembek," tutur pria yang akrab disapa Awiek itu.


Dia pun mengingatkan agar isu ini tak dipolitisasi. Awiek mendorong pemerintah tegas menegakkan hukum dan pertahanan di tanah Papua.

"Sebaiknya elite negeri tidak membawa-bawa persoalan ini menjadi konsumsi politik. Kami sarankan pemerintah tegas dalam hal hankam (pertahanan dan keamanan) di Papua, kalau perlu TNI-Polri harus menjaga pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Papua. Apapun alasannya pembangunan di Papua harus tetap jalan," tegas dia.

Sebelumnya, Fadli Zon mengecam pembunuhan 31 pekerja Trans Papua oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB). Fadli menilai pemerintah telah gagal menjaga keamanan Papua dari gerakan separatis.


Menurut Fadli, pemerintah harus mengevaluasi pengamanan di Papua. Sebab, KKB Papua, yang disebutnya sebagai 'gerombolan separatis', itu telah beraksi di berbagai tempat. 

"Insiden peristiwa penembakan 31 orang di Papua ini sebenarnya menunjukkan bahwa pemerintah telah gagal untuk mengatasi keamanan di Papua terkait dengan gerakan separatis Papua atau mereka juga melakukan tindakan-tindakan teror," ujar Fadli. (detik.com)

from Berita Heboh https://ift.tt/2BTJBHq
via IFTTT
Share:

Muncul Juga, OPM Pembunuh Pekerja Trans Papua Sampaikan Pesan Menohok Kepada Presiden Jokowi


Beritaterheboh.com - Organisasi Papua Merdeka atau OPM menolak istilah buatan pemerintah Indonesia atau TNI yang menyebut mereka sebagai 'kelompok kriminal bersenjata' atau 'kelompok kriminal separatis bersenjata'.

Dalam siaran persnya tentang penembakan 31 pekerja proyek jalan trans-Papua,

OPM berdalih, hal yang mereka lakukan bukanlah tindakan kriminal, melainkan bagian perjuangan pembebasan Papua dari Indonesia. Mereka bahkan menyebut Indonesia sebagai negara kolonial.


 "Kami menyampaikan kepada negara kolonial Indonesia bahwa kami berjuang, bukan KKB (kelompok kriminal bersenjata), KKSB (kelompok kriminal separatis bersenjata), dan lain-lain, tetapi kami adalah pejuang sejati untuk kebebasan republik West Papua," kata Juru Bicara OPM, Sebby Sanbom, dalam keterangan tertulisnya pada Rabu, 5 Desember 2018.

Sebby mengklaim, OPM dan rakyat Papua tak membutuhkan jalan trans-Papua seperti yang dikerjakan sekarang, maupun pembangunan dalam bentuk lain.

"Namun solusi masalah Papua adalah kemerdekaan dan berdaulat sendiri sebagai bangsa yang beradab."

Dia mengingatkan juga kepada TNI dan Polri agar tidak menyerang warga sipil di sembarang tempat di Papua,

Mereka menantang bertempur dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) di medan perang yang telah mereka tetapkan, yakni Distrik Mbua sampai Habema.

Dalam serangan udara itu, kata Sebby, TNI menjatuhkan bom peledak kapasitas besar namun dua di antaranya tak meledak dan dua yang lain meledak di udara.

Artinya, katanya, tak satu pun bom yang dijatuhkan itu menyentuh tanah, apalagi melukai milisi TPNPB.

Selain itu, Sebby mengklaim, aparat Polri mengerahkan 24 kendaraan truk pikap untuk memobilisasi pasukan gabungan untuk memburu milisi TPNPB.

Pada pokoknya, dia menegaskan, OPM dan TPNPB bersiap melawan TNI dan Polri, sekaligus menolak pembangunan dalam bentuk apa pun di tanah Papua.

“Kami tidak butuh pembangunan oleh pemerintah kolonial RI; kami hanya ingin kemerdekaan penuh," ujarnya.

"Oleh karena itu," katanya, "semua pembanguan infrastruktur segera hentikan, dan segera lakukan perundingan antara wakil TPNPB-OPM dan pemerintah RI untuk menentukan masa depan bangsa Papua."

Sumber: viva.co.id

from Berita Heboh https://ift.tt/2RCLyh1
via IFTTT
Share:

Dubes Saudi Hapus Cuit 'Organisasi Sesat', Bagaimana PBNU Bisa Tahu? Ini Lantarannya...


Beritaterheboh.com - PBNU memprotes keras tweet milik Dubes Arab Saudi untuk Indonesia, Osama bin Mohammed Abdullah Al Shuaibi yang menyinggung Reuni 212 dengan dikaitkan pada peristiwa pembakaran bendera HTI yang terjadi beberapa waktu lalu. Bagaimana PBNU bisa tahu ada cuitan tersebut karena sudah dihapus dari akun yang diduga milik Dubes Saudi?

"Kami sebenarnya ada tim siber juga," kata Wasekjen PBNU KH Masduki Baidlowi saat dihubungi detikcom, Selasa (4/12/2018) malam.

Masduki mengatakan tim siber itu terus bekerja. Tim siber ini bekerja untuk menyebarkan Islam yang ramah. Selain itu, tim ini juga bekerja untuk memantau isu-isu yang dipakai untuk mengadu domba antar-muslim.




"Tim siber yang terus bekerja. Dan kami tidak mau kalau dikuyu-kuyu, diadu domba, kami tidak mau seperti itu. Tapi semua, saudara kami yang muslim, kami tidak mau diadu domba. Intinya itu," ucapnya.

Dia mengatakan tim siber ini juga melakukan penelusuran terhadap siapa saja orang-orang yang bermain isu-isu bahkan hingga ke sumber penyebar isu termasuk akun penyebar hoax.

"Kami juga tahu dari mana sumber-sumber yang suka bikin hoax, misalnya. Siapa yang lakukan serangan ke PBNU, itu kami mencari tahu," kata Masduki.

PBNU menilai tweet dari Dubes Saudi masuk ke dalam kategori pelanggaran keras diplomatik karena mencampuri urusan negara lain. Dalam jumpa pers sebelumnya, PBNU meminta Kementerian Luar Negeri (Kemlu) untuk menyampaikan nota kepada pemerintah Saudi agar memulangkan Dubes Saudi sebagai bagian dari sanksi atas tindakan yang gegabah dengan mencampuri urusan politik negara Indonesia.

Baca juga: Kemlu: Cuitan Dubes Arab Tak Sesuai Prinsip Hubungan Diplomatik
Dubes Saudi Hapus Cuit 'Organisasi Sesat', Bagaimana PBNU Bisa Tahu?Foto: Konpers PBNU mengutuk keras tweet diduga milik Dubes Arab Saudi untuk Indonesia, Osama bin Mohammed Abdullah Al Shuaibi (tim detikcom)
Selain itu, PBNU juga meminta Dubes Saudi memberikan klarifikasi terkait tweet tersebut. Masduki mengatakan jika hal ini dibiarkan berlarut, maka akan semakin banyak isu yang tak bisa dipertanggungjawabkan beredar di masyarakat.

"Orang bilang ini kan jamannya post-truth ya, jaman pasca-kebenaran, katanya. Jadi yang ada bukan kebenaran, tapi yang benar adalah opini di media sosial. Opininya pakai cyber army lagi," tuturnya.

Masduki menegaskan PBNU tak punya masalah dengan Reuni 212 yang digelar pada Minggu (2/12) lalu. Dia mengatakan tweet Dubes Saudi itu seolah membenturkan PBNU dengan orang yang hadir di Reuni 212.

"Bukan, ini sebenarnya bukan soal kebakaran jenggot. Tapi ini ada urusan 212 tapi itu adalah urusan 212 kan juga urusan orang bereuni. Tidak ada urusan dengan PBNU. Nggak ada hubungan dengan PBNU. Karena yang ikut reuni itu juga ada umat Islam yang mungkin ada sebagian juga orang PBNU juga," ucap dia.

"Loh kenapa itu dihubungkan dan dibenturkan. Ada orang nge-tweet yang seolah dibenturkan antara orang 212 dengan PBNU. Apa hubungannya? Kan nggak benar itu orang yang menghubung-hubungkan seperti itu. Dan yang nge-tweet itu justru orang asing. Kemudian kebetulan juga seorang diplomat. Lantas, banyak orang yang lantas 'ini kenapa kita diadu domba sama orang asing?'. Begitu akhirnya, kan nggak benar seperti itu," sambung Masduki.




Sebelumnya diberitakan, selain PBNU, GP Ansor juga protes atas cuitan Dubes Saudi. GP Ansor lalu mengirim surat ke Kemlu yang isinya meminta agar Dubes Saudi memberikan klarifikasi dan permohonan maaf atas cuitan tersebut.

Sementara itu, pihak Kemlu menyesalkan cuitan Dubes Saudi. Kemlu menyebut substansi pernyataan Dubes Saudi tidak tepat.

"Menyesalkan pernyataan dalam sosmed Dubes Saudi. Substansi pernyataan sosmed Dubes Saudi tidak tepat. Secara etika, penyampaian pernyataan seperti yang ada dalam sosmed Dubes Saudi tidak sesuai dengan prinsip hubungan diplomatik," ujar juru bicara Kemlu, Arrmanatha Nasir, melalui pesan singkat kepada detikcom, Selasa (4/12).



Tata, sapaan Arrmanatha, mengatakan Kemlu telah memanggil Wakil Dubes Saudi pada Senin (3/12). Sebab, Dubes Saudi tengah berada di luar negeri. Tata mengatakan Kemlu mengambil tindakan sebelum PBNU dan GP Ansor menyampaikan protes atas cuitan Dubes Saudi.

"Pimpinan perwakilan tertinggi jika tidak ada Dubes ditempat adalah kuasa usaha sementara dalam hal ini Wakil Dubes. Dubes saat ini ada di luar negeri," ucap Tata.(detik.com)



from Berita Heboh https://ift.tt/2zH2V9y
via IFTTT
Share:

Nyesek! Curahan Hati Ibunda & Keluarga Yang Kecewa Berat, Tak Dianggap Oleh Lindswell Kwok


Beritaterheboh.com -  Kesehatan ibunda Lindswell Kwok, Nuraini, disebut menurun drastis setelah mendengar kabar pernikahan anaknya yang menjadi mualaf dengan sesama atlet wushu, Achmad Hulaefi.

Keluarga Lindswell yang berada di Medan, Sumatera Utara, baru mengetahui kabar pernikahan tersebut melalui media sosial. Baik Lindswell maupun Hulaefi belum meminta restu lebih dulu.

Lihat juga: Pernikahan Lindswell Kwok dan Hulaefi Tak Direstui Keluarga
"Lindswell boleh tidak menganggap saudara, tapi orang tua itu yang paling penting. Mereka merasa tidak dianggap ada lagi karena Lindswell adalah anak kesayangan dan kebanggaan," kata Iwan Kwok, kakak Lindswell ketika dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (5/12).


Saat ini, Iwan mementingkan kesehatan ibunda tercinta yang kesehatannya menurun drastis usai mendengar kabar tersebut. Iwan menuturkan ibunya sering menangis memikirkan Lindswell.

"Kami menjaga kondisi orang tua jangan sampai drop lagi. Sejak ada kabar tersebut, ibu sudah jatuh dua kali karena sering blank [hilang kesadaran]. Kalau bapak bisa diam, tidak bicara kemana-mana, cuma minta saudara lain menjaga keluarga besar," ungkap Iwan.

Perubahan sikap Lindswell, disebut Iwan, sebenarnya sudah mulai terlihat sejak Asian Games 2018 rampung. Kala itu, sang ibu pernah meminta Lindswell untuk mendapinginya melakukan cek medis di Penang, Malaysia, namun tidak mendapat respons.

Saat Oktober lalu, Lindswell juga sempat pulang ke Medan sebentar. Namun, kedatangannya ternyata hanya untuk mengurus surat-surat dan langsung kembali ke Jakarta.

Lihat juga: Pernikahan Lindswell Kwok dan Hulaefi Tak Direstui Keluarga
"Ibu memang sudah punya perasaaan kalau Lindswell berubah drastis. Tapi tidak pernah diduga langkah yang diambil seperti ini. Penikahan harusnya penyatuan dua keluarga, tapi kok bisa seperti ini satu keluarga merayakan sementara keluarga lainnya berkabung," ujarnya.

CNNIndonesia.com sudah mencoba untuk mengonfirmasi Lindswell Kwok terkait cerita sang kakak, namun tak kunjung mendapat jawaban dari peraih medali emas Asian Games 2018 itu. 

Tak Direstui Keluarga

- Pernikahan Lindswell Kwok dan Achmad Hulaefi yang rencananya digelar di Jakarta, Minggu (9/12) tak mendapat restu keluarga. Hal itu diungkapkan kakak dari atlet wushu itu, Iwan Kwok kepada CNNIndonesia.com, Rabu (5/12).

Iwan mengungkapkan saat ini keluarga besar Lindswell Kwok di Medan, Sumatera Utara sedang berkabung mendengar kabar pernikahan tersebut. Pasalnya, keluarga terutama kedua orang tuanya sama sekali tidak mengetahui kabar tersebut, termasuk kabar sang anak menjadi mualaf dan memakai hijab.

"Lindswell menikah tanpa restu dan tanpa diketahui keluarga. Saya juga baru tahu empat hari lalu setelah heboh di media sosial."


"Bagaimana mau membangun keluarga dengan cara seperti ini jika semua dilakukan diam-diam?" kata Iwan melalui sambungan telepon.

Iwan menilai, biasanya ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan sebelum menikah, mulai dari pertemuan keluarga hingga lamaran. Namun, tahap-tahap tersebut tidak dilakukan Lindswell dan calon suaminya, Hulaefi.

Pihak keluarga Lindswell semakin terpukul ketika di undangan pernikahan yang didapatkan dari salah satu teman dituliskan nama kedua orang tua peraih medali emas Asian Games 2018 itu, sang ibu Nuraini dan ayah Tjoa Eng Hing.

Iwan juga mendengar kabar yang menyebut bahwa sebenarnya Lindswell dan Hulaefi sudah melakukan ijab kabul sebelumnya. Sementara undangan yang disebar hanya untuk perayaan atau resepsi saja.

"Izin seperti apa? Ini mereka sudah menikah tinggal resepsi saja. Saya dengar ijab kabulnya Maret, ada yang bilang Oktober lalu, kami enggak tahu. Kalau resepsi kan seremonial, formalitas saja. Kalau mau menunggu restu, tunjukkan niat ketulusan yang baik itu. Bukan malah seperti ini."

"Kami keluarga besar semuanya kecewa berat. Bagaimana orang seperti Lindswell yang sudah terkenal bisa seperti ini. Mau datang sebagai apa? Kalau tamu tidak dapat undangan. Kalau sebagai keluarga, kita tidak tahu apa-apa," keluhnya.


Sementara itu, CNNIndonesia.com mencoba untuk mengonfirmasi Lindswell Kwok, namun tak kunjung mendapat jawaban dari peraih medali emas Asian Games 2018 itu. (TTF/jun)


(TTF/bac/cnnindonesia.com)



from Berita Heboh https://ift.tt/2RGy6sJ
via IFTTT
Share:

Sebut Reuni 212 Di Monas Tidak Ada Pelanggaran, Ratna Dewi Akhirnya Rasakan Akibatnya....


Beritaterheboh.com -  Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Ratna Dewi Pettalolo dan anggota Bawaslu DKI Jakarta Puadi diadukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait pernyataan acara Reuni 212. Keduanya dianggap melanggar kode etik terkait pernyataan pasca-acara Reuni 212.

"Kami laporkan itu terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu ke DKPP, yang kami duga dilakukan oleh anggota Bawaslu RI Ibu Ratna Dewi Pettalolo dan juga anggota Bawaslu DKI Bapak Puadi," ujar pelapor atas nama Abdul Fakhridz Al Donggowi, Ketua Presidium Nasional Jaringan Penjaga NKRI (JAPRI), di kantor DKPP, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu (5/12/2018).

Anggota Bawaslu Diadukan ke DKPP terkait Pernyataan Reuni 212Pelapor atas nama Abdul Fakhridz Al Donggowi, Ketua Presidium Nasional Jaringan Penjaga NKRI (Dwi Andayani/detikcom)
Abdul mengatakan laporan ini soal pernyataan Ratna dan Puadi terkait tidak adanya pelanggaran dalam pelaksanaan acara Reuni 212. Abdul mengatakan pernyataan tersebut langsung disampaikan setelah Reuni 212 selesai dilaksanakan.

"Perbuatan yang kami laporkan itu adalah terkait dengan Reuni 212. Setelah aksi itu berlangsung, muncul pernyataan Bapak Puadi maupun Ibu Ratna yang menyampaikan bahwa dalam aksi 212 tidak ada pelanggaran pemilu," kata Abdul.

Baca juga: Anggota Bawaslu: Saya Pantau dari TV, Tak Ada Kampanye di Reuni 212

"Setelah mereka menyaksikan di TV, mereka itu langsung berikan pernyataan pers bahwa tidak ada pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh pihak Reuni 212 itu sendiri," sambungnya.

Menurutnya, pernyataan Ratna dan Puadi tidak etis. Dia mengatakan seharusnya Bawaslu terlebih dulu melakukan verifikasi sebelum menyimpulkan tidak adanya pelanggaran. 

"Kita tahu itu kan ada dan berpotensi menjadi laporan atau aduan dari masyarakat. Tetapi kemudian mereka sebelum melakukan verifikasi kan seharusnya mereka, baik secara individu maupun secara kelembagaan, tanpa melakukan verifikasi secara cermat lebih awal, mereka tidak etis untuk memberikan pernyataan pers terkait ada atau tidaknya dugaan pelanggaran pemilu," tuturnya.


Ratna dan Puadi diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Mereka dianggap tidak netral dan tidak profesional.

"Kode etiknya ada di pasal 9 pasal 11 pasal 15 itu, mengatur semua tentang perilaku penyelenggara pemilu itu. Salah satu poin yaitu poin 15 huruf F itu dalam melaksanakan prinsip dalam melaksanakan tugas penyelenggara pemilu itu harus profesional dalam bersikap dan bertindak. Jadi kami anggap bahwa mereka itu terburu-buru dan kami terkesan bahwa mereka tidak netral dalam hal ini, tidak profesional," ujar Abdul.

Sebelumnya diketahui, Bawaslu ikut memantau jalannya Reuni Akbar Mujahid 212. Dari pengamatan televisi, anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyatakan tak ada unsur pelanggaran.

"Saya juga tadi memantau dari televisi. Hasil pantauan saya, saya tidak menemukan adanya unsur kampanye. Karena Prabowo yang diberi kesempatan untuk berpidato juga tidak menyampaikan hal yang berkaitan dengan kampanye," kata Ratna kepada wartawan, Minggu (2/12).

Baca juga: Gerindra Kritik Bawaslu yang Mau Periksa Rekaman Habib Rizieq

Selain itu, Bawaslu DKI turun langsung memantau Reuni 212 di Monas. Hasilnya, tak ditemukan adanya pelanggaran kampanye.

Anggota Bawaslu DKI Puadi mengatakan pemantauan Reuni 212 sudah disiapkan sejak Sabtu (1/12) malam. Bawaslu DKI sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian, yaitu Polda Metro dan Polres Jakarta Pusat, sejak malam sebelumnya. 

"Kita juga menyiapkan turun ke lapangan. Saya, Bawaslu DKI, turun bersama dengan lima Bawaslu Kota Jakarta Pusat dan juga bersama 24 pengawas kita di tingkat kecamatan dan 44 di tingkat kelurahan," papar Puadi kepada detikcom, Minggu (2/12).(detik.com)

from Berita Heboh https://ift.tt/2rnDZ2a
via IFTTT
Share:

Arsip Blog

Definition List

Unordered List

Support