Edy Rahmayadi Bicara Akan Beli Lionel Messi Untuk PSMS Tapi...........

Beritaterheboh.com - Ketua Umum PSSI, Edy Rahmayadi mengatakan Indonesia masih sangat jauh tertinggal dari sisi jumlah pemain, pelatih, wasit juga sarana stadion dan lainnya.

Berdasarkan data tahun 2016, untuk jumlah pemain, Indonesia sangat minim. Seperti Belanda memiliki 1.200.000 pemain dari 16.700.000 jiwa penduduk. Spanyol memiliki 4.100.000 dari 46.800.000 jiwa. Jerman memiliki 6.300.000 pemain dari 80.700.000 jiwa penduduk. Thailand 1.300.000 pemain dari 64.600.000 jiwa penduduk. Singapura memiliki 190.000 dari 4.500.000 jiwa. Sementara Indonesia hanya memiliki pemain sebanyak 67.000 dari 250.000.000 jiwa.



Selain itu, Edy juga mengungkapkan kondisi jumlah pelatih yang dimiliki Indonesia. Masih dari data tahun 2016. Spanyol memiliki 22.000 pelatih, Jerman 28.668 pelatih, Thailand memiliki 1.100 pelatih, Malaysia memiliki 1.810 pelatih, Singapura memiliki 170 pelatih dan Indonesia memiliki 197 pelatih.

Sementara untuk kepemilikan wasit juga Indonesia dikatakannya masih minim bersertifikasi intenasional. Spanyol memiliki 47 wasit, Jerman 43, Belanda 41, Thailand 19, Malaysia 26, Singapura 15, Vietnam 19 dan Indonesia hanya memiliki 5 orang wasit. “Itu pun saat ini yang aktif tinggal 2 wasit,” ungkapnya di sela-sela kegiatan silaturahmi dengan insan pers, kemarin  (5/12/2018) di Kantor Gubernur Sumut.

Begitu juga untuk kondisi sarana dan prasarana seperti kepemilikan stadion, Edy mengungkapkan jumlah sarana yang dimiliki Indonesia juga sangat minim. Menurutnya, Spanyol memiliki 109 stadion berstandar AFC/FIFA, Belanda 45 stadion standar FIFA dan 1.450 lapangan artifisial. Jerman 42 stadion standar FIFA dan 1.080 lapangan artifisial, Singapura memiliki 21 stadion standar FIFA dan Indonesia hanya memiliki 2 stadion standar FIFA dan 23 lapangan yang layak pakai.

“Stadion Teladan yang kita bangga-banggakan itu, tidak masuk dalam lapangan yang layak pakai itu,” kata Edy.

Untuk itu, Edy ingin mewujudkan stadion level internasional di Sumatera Utara. Seperti janjinya saat awal menjadi gubernur.

Dia menyebutkan, jika Stadion Teladan seperti kondisi selama ini maka tidak akan ada pemain top mau bermain untuk PSMS.

Sebab, pemain sekelas Messi tentu berlatih kecepatan butuh lapangan yang berstandar. Sebab, tidak perlu memikirkan lubang, gelombang di lapangan.

“Kalau kita punya duit, Messi pun bisa kita panggil ke sini. Karena siapa yang mau kasih duit besar di situ dia main. Tapi dia tidak akan mau main juga di Lapangan Stadion Teladan, bisa cedera dia,” bebernya.

Pria yang juga pembina PSMS ini juga mengurai tentang bagaimana aksi sekelompok suporter di Stadion Teladan. “Saya baru selesai menandatangani hukuman pelangaran di Liga 1. PSMS bulan ini didena Rp900 juta, saya yang tandatangani yang bayar saya sendiri. Gara-gara nyanyain rasis, flare. Ampunlah aku,” ungkapnya. (nin/pojoksumut)

from Berita Heboh https://ift.tt/2rlssAx
via IFTTT

Read More

Sang Adik Dikabarkan Akan Segera Menikah, Kakak Lindswell Kwok Beberkan Fakta Menyedihkan Ini......

Read More

Zumi Zola, Junjungan Alumni Monas 212 Divonis 6 Tahun Penjara. Ini Lantarannya....

Beritaterheboh.com - Gubernur Jambi nonaktif Zumi Zola divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan. Zumi terbukti bersalah menerima gratifikasi serta memberi suap.

"Menyatakan terdakwa Zumi Zola telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi," kata ketua majelis hakim Yanto saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Kamis (6/12/2018).

Hakim menyebut Zumi menerima uang gratifikasi dibantu orang kepercayaan yaitu Apif Firmansyah, Asrul Pandapotan Sihotang, dan Arfan. Gratifikasi itu diterima Zumi saat menjabat Gubernur Jambi periode 2016-2021. 


Baca juga: Hakim: Zumi Zola Terima Uang Rp 37,4 M, USD 173 Ribu, dan Alphard


Besaran gratifikasi adalah Rp 37.477.000.000, USD 173.300, SGD 100.000 dan satu unit Toyota Alphard. Gratifikasi tersebut berasal rekanan atau pengusaha.

Selain itu, Zumi diyakini jaksa telah memberikan suap Rp 16,4 miliar kepada 53 anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019. Pemberian suap itu agar DPRD Jambi menyetujui Raperda APBD tahun anggaran 2017 dan tahun anggaran 2018 menjadi Perda APBD 2017 dan 2018.(detik.com)

from Berita Heboh https://ift.tt/2L0sW80
via IFTTT

Read More

Bahar Smith akan Diperiksa, FPI Geruduk Bareskrim. Begini Kondisinya Sekarang..........

Beritaterheboh.com - Habib Bahar bin Smith akan diperiksa di Bareskrim Polri terkait kasus penyebaran ujaran kebencian terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menjelang pemeriksaan, massa FPI menggelar demonstrasi di depan kantor Bareskrim.

Pantauan detikcom, massa tiba pukul 10.00 WIB. Ada satu mobil komando yang datang bersama massa. Setiba di lokasi, massa sempat membaca zikir.

Tampak beberapa orang membawa poster yang menyatakan dukungan moral kepada Habib Bahar. Selain itu, ada massa yang membawa poster. Terlihat dari poster-poster yang dibawa, ada beberapa judul berita terkait kasus penghinaan presiden.

Satu di antaranya kasus ABG berinisial S (16) di Kembangan, Jakarta Barat, yang menghina serta mengancam Presiden Joko Widodo (Jokowi). Video S menghina dan mengancam Jokowi sempat viral di media sosial. S lalu menyerahkan diri ke Polda Metro Jaya. Kepada polisi, dia mengaku membuat video tersebut untuk bercanda dan mengetes kemampuan polisi.

Selain itu, ada soal penangkapan siswa SMK yang menghina Jokowi dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian menggunakan kata-kata kasar lewat media sosial.

Panglima Laskar Pembela Islam (LPI) Maman Suryadi mengatakan massa berasal dari Jawara Betawi, FPI, LPI, dan majelis taklim yang ada di Jabodetabek. Menurut dia, aksi ini untuk mendukung Habib Bahar.

"Cuma mengawal aja (Habib Bahar). Jadi nggak ada aksi yang lain. Kita hanya mendukung, men-support Habib Bahar," kata Maman di lokasi, Jalan Medan Merdeka Timur, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (6/12/2018).

Maman berharap Habib Bahar bebas tanpa ada tuntutan apa-apa. Dia lalu mengungkit soal poster-poster yang dibawa yang berisikan soal kasus penghinaan presiden lainnya.

"Yang jelas kita minta keadilan. Karena banyak di luar Habib Bahar ini yang menghina kepala negara itu hanya didiamkan. Tidak pernah diproses. Kami hanya menuntut keadilan, bagaimanapun Habib Bahar dalam konteks pembicaraan itu nggak pernah menghina pemerintah. Artinya, banyak hal-hal di luar itu (menghina pemerintah), kenapa tidak pernah diproses. Seperti yang di spanduk itu," ucap Maman.

Sebelumnya diberitakan, penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri memanggil Habib Bahar bin Smith hari ini sebagai terlapor kasus dugaan ujaran kebencian terhadap Presiden Jokowi. Status perkaranya sudah naik ke penyidikan.

"Status perkara HBS yang ditangani Bareskrim sudah penyidikan. HBS akan dilaksanakan pemeriksaan besok Kamis (hari ini) di Bareskrim, sesuai surat panggilan dari penyidik, pukul 10.00 WIB," kata Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Syahar Diantono saat dihubungi detikcom, Rabu (5/12).

Habib Bahar sebelumnya memastikan akan memenuhi panggilan polisi. Habib Bahar mengatakan pihaknya baru saja menerima surat panggilan polisi.

"Iya, hadir, (akan) hadir saya," ujar Habib Bahar kepada detikcom, Senin (3/12).

Pemeriksaan Habib Bahar merupakan tindak lanjut dari laporan Jokowi Mania (Joman) dan Cyber Indonesia ke polisi. Laporan itu bermula dari ceramah Habib Bahar yang menyebut 'Jokowi kayaknya banci' viral di media sosial. Tak hanya menyebut Jokowi seperti banci, pernyataan keras lainnya juga dilontarkan Habib Bahar ke Jokowi.

"Pengkhianat bangsa, pengkhianat negara, pengkhianat rakyat kamu, Jokowi," demikian transkrip ceramah Habib Bahar bin Smith yang turut jadi lampiran laporan polisi oleh Cyber Indonesia.

Habib Bahar dilaporkan dengan Pasal UU Nomor 1 Tahun 1946 KUHP No 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2008 tentang ITE, serta Pasal 207 KUHP, Pasal 16 juncto Pasal 4 huruf b angka 1, dan Pasal 45 ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2). 
(jbr/fdn/detik.com)

Para pendukung Bahar bin Smith melakukan aksi di depan Bareskrim Mabes Polri/KKP untuk melakukan dukungan terhadap Bahar bin Smith yang hari ini dijadwalkan memenuhi pemanggilan yang kedua dugaan ujaran kebencian. (Joi) #ElshintaEdisiSiang pic.twitter.com/kNWFOoaL7S

— Radio Elshinta (@RadioElshinta) December 6, 2018

. .

Para pendukung Bahar bin Smith melakukan aksi di depan Bareskrim Mabes Polri/KKP untuk melakukan dukungan terhadap Bahar bin Smith yang hari ini dijadwalkan memenuhi pemanggilan yang kedua dugaan ujaran kebencian. (Joi) #ElshintaEdisiSiang pic.twitter.com/kNWFOoaL7S

— Radio Elshinta (@RadioElshinta) December 6, 2018

from Berita Heboh https://ift.tt/2zEqKyP
via IFTTT

Read More

Bahar Smith Kembali Dipolisikan Lantaran Lakukan Penganiayaan Terhadap 2 Orang Anak Di Bogor, Berikut Kronologinya

Beritaterheboh.com - Habib Bahar bin Smith kembali dilaporkan ke polisi.

Kali ini, Bahar dilaporkan terkait dugaan penganiayaan terhadap anak di daerah Bogor, Jawa Barat.

Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Turonoyudo Wisnu Andiko membenarkan laporan itu. Laporan itu tengah diselidiki oleh Polres Bogor.


 "Saya sudah konfirmasi ke Kapolres. Sementara ya membenarkan laporan itu," kata Trunoyudo saat dikonfirmasi, Kamis (6/12/18).

Dalam laporan nomor LP/B/1125/XI/I/2018/JBR/Res.Bgr tertanggal 5 Desember 2018 itu, ada beberapa orang yang turut dilaporkan selain Bahar, Mereka adalah Habib Hamdi, Habib Agil bin Yahya, serta Habib Husen Alatas.

Terduga korban akibat kejadian itu yakni dua orang anak bernama Mohamad Hoerul Umam al Muzaqi (17) dan Jabar (18).

Berdasarkan informasi yang beredar, kasus dugaan penganiayaan tersebut terjadi pada Sabtu (1/12) lalu sekitar pukul 11.00 WIB. Peristiwa terjadi di Pesantren Tajul Alawiyyin di Pabuaran, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.


Beredar juga video lewat aplikasi pesan WhatsApp yang diduga terkait dengan peristiwa penganiayaan tersebut. Tampak dalam video berdurasi satu menit itu, ada dua orang anak dengan kondisi lebam dan berdarah. Terdengar dari video tersebut, ada seorang pria yang bertanya kepada kedua anak tersebut soal alasan mengaku-ngaku sebagai habib.

Habib Bahar dilaporkan atas dugaan pidana secara bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang dan atau penganiayaan dan atau melakukan kekerasan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHP dan atau 351 KUHP dan atau Pasal 80 UU 35/2014 tentang Perlindungan Anak.


Dalam laporan ini,  Bahar dan kawan-kawan diduga telah melanggar Pasal 170 KUHP dan atau Pasal 351 KUHP dan atau Pasal 80 UU nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Sumber: kumparan.com/detik.com

from Berita Heboh https://ift.tt/2G27OiW
via IFTTT

Read More

'Hanum & Rangga' Capai 401.363 Penonton, Hanum Rais Ucap Pamit

Beritaterheboh.com -  Film 'Hanum & Rangga' memperoleh 401.363 penonton sejak dirilis awal November lalu. Hanum Rais mengucapkan pamit.

Putri Amien Rais itu menyampaikan pamit lewat Twitter. Hanum berterima kasih kepada dukungan yang diberikan kepada dirinya dan tim produksi untuk film tersebut. 

"Hanum&Rangga: Faith&City mohon pamit dari bioskop. Terimakasih atas support film religi di akhir tahun. Ini adalah apresiasi penonton yang luar biasa ditengah genre film lainnya, di saat bukan liburan tiba," tulis Hanum, dilihat detikHOT, Kamis (6/12/2018). 

"Sampai bertemu di projek BUKU "Sangkakala di Langit ANDALUSIA" 2019"," lanjutnya.

"Hanum & Rangga' tayang pada 8 November lalu berbarengan dengan 'A Man Called Ahok'. Film tersebut meraih lebih dari 1,457.997 penonton. (detik.com)

from Berita Heboh https://ift.tt/2zLG7pc
via IFTTT

Read More

Sangar... !! Presiden Jokowi Akan Sita Semua Aset Koruptor & Pejabat Yang Simpan Uangnya di Swiss

Beritaterheboh.com - Pemerintah Indonesia dan Swiss menandatangani joint declaration dalam rangka implementasi pertukaran data keuangan untuk kepentingan perpajakan atau Automatic Exchange of Information (AEoI).

Penandatanganan dilakukan antara Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi dengan Duta Besar Swiss Untuk Indonesia Yvonne Baumann.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menyaksikan penandatanganan deklarasi mengatakan Indonesia dan Swiss bersepakat untuk saling bertukar informasi rekening keuangan secara otomatis sesuai dengan Common Reporting Standar (CRS) mulai 2018 dan pertukaran pertama akan dilakukan pada  2019.

Sri Mulyani mengatakan penandatanganan dengan Swiss menandakan berakhirnya era kerahasiaan penyimpanan uang dari pajak. Selama ini Swiss dikenal sebagai salah satu pusat keuangan terbesar dunia dan mendapat julukan salah satu negara surga pajak.


"Penandatanganan hari ini simbol sangat penting, sinyal kuat bagi para financial center seluruh dunia, bahwa tempat penyimpanan pajak sudah berakhir, era kerahasiaan berakhir," kata Sri kepada wartawan, Selasa (4/7).

Pertukaran informasi kedua negara akan dilindungi dengan jaminan keamanan data sesuai standar internasional.  Lewat penandatanganan perjanjian, kata Sri Mulyani, kedua negara berkomitmen saling memberikan informasi mengenai perkembangan implementasi CRS dalam peraturan perundang-undangan domestik masing-masing negara. 

Joint declaration ini merupakan hal yang dipersyaratkan oleh Swiss dalam mengaktifkan Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA), untuk mendapatkan persetujuan parlemen negeri tersebut yang keputusannya akan diambil pada akhir 2017.

Yvonne Baumann mengatakan Swiss memiliki kepentingan untuk ikut menerapkan transparansi keuangan. Dirinya juga berharap perjanjian ini juga dapat menjadi pintu penguatan kerja sama Indonesia - Swiss dalam isu keuangan lain. "Ini adalah kemajuan besar untuk menerapkan keterbukaan informasi keuangan," kata Yvonne. 

Sri Mulyani belum mendapat estimasi dana yang dapat ditarik dari Swiss. Dia hanya mengatakan usai perjanjian Kemenkeu akan terus menggali potensi dana dari Wajib Pajak Indonesia yang dapat dikembalikan. "Walaupun dari tax amnesty kami lihat mayoritas WP kita masih (menyimpan dana) di wilayah seperti Hong Kong dan Singapura," katanya.


Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia mengatakan pemerintah menyiapkan proses serta sistem untuk memperlancar pertukaran. Tujuan utama berbagai kerjasama pertukaran data agar ada peningkatan penerimaan, terutama bagi Indonesia.

Sebelumnya pemerintah pun telah menandatangani perjanjian dengan Tiongkok, Hong Kong dan puluhan negara lain yang telah menerapkan AEoI. Selanjutnya, pemerintah berharap segera menandatangani kesepakatan akses keterbukaan informasi dengan Singapura.

"Saya yakin mereka (Singapura) syaratnya sama dengan Swiss dan Hong Kong. Kalau Hong Kong siap, Singapura juga harus siap," kata Sri Mulyani.

Pemerintah Singapura telah sepakat mengikuti kerja sama pertukaran data secara otomatis AEoI. Namun, pemerintah negeri singa hanya akan menjalankan kerja sama itu melalui perjanjian bilateral dengan negara-negara yang dianggap memenuhi syarat.

Singapura merupakan salah satu negara yang tengah dibidik oleh pemerintah Indonesia untuk perjanjian bilateral AEoI. Sebab, banyak warga negara Indonesia (WNI) yang diduga menyembunyikan hartanya di Singapura. Pada 2014 silam, Budi Gunadi Sadikin yang ketika itu menjabat Direktur Utama Bank Mandiri memperkirakan total dana WNI yang tersimpan di perbankan Singapura berjumlah lebih dari Rp 3.000 triliun.

Jokowi Pastikan Harta Korupsi Disimpan di Luar Negeri Segera Kembali

Presiden Joko Widodo memastikan harta-harta hasil korupsi yang disimpan di bank-bank luar negeri, seperti di Swiss, akan segera kembali ke Indonesia.


Menurut Jokowi, Indonesia dan Swiss sedang pada tahap akhir penjajakan kerja sama untuk membuat harta-harta yang diidentifikasi hasil korupsi, bisa dikembalikan ke Indonesia.


"Setelah melalui pembicaraan panjang, kita memperoleh titik terang, dan sekarang kita pada tahap akhir untuk menandatangani mutual legal assignment antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Swiss," ujar Jokowi dalam Peringatan Hari Anti-Korupsi Sedunia yang di Jakarta, pada Selasa, 4 Desember 2018.


Jokowi menyampaikan, kerja sama akan menjadi dasar hukum juga bagi Swiss untuk mencegah negaranya dijadikan tempat cuci uang para koruptor Indonesia. "Perjanjian ini legal platform untuk mengejar uang hasil korupsi," ujar Jokowi.

Kerja sama merupakan strategi untuk mencegah para koruptor menghindari penegakan hukum dengan melarikan uang ke luar negeri. "Kita tidak memberikan toleransi sedikit pun pada pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan uang hasil korupsinya ke luar negeri," ujar Jokowi.

Artikel ini telah terbit di Katadata.co.id dengan Judul"Sri Mulyani: Akhir Era Kerahasiaan, Rekening WNI di Swiss Bisa Diakses" dan Viva.co.id dengan judul"Jokowi Pastikan Harta Korupsi Disimpan di Luar Negeri Segera Kembali

from Berita Heboh https://ift.tt/2FYC9Pl
via IFTTT

Read More